Tugas 1 Hukum Perbankan

Tugas 1 Hukum Perbankan Kelas G 10

UU Perbankan telah mengizinkan investor asing untuk menjalankan usaha perbankan di Indonesia. Bagaimana menurut anda dengan adanya liberalisasi perbankan ini ?

* Jawaban silakan isi di komentar. Thanks...

Komentar

  1. Unknown8 April 2013 pukul 21.26

    Nama : Agus Pranoto
    Kelas: G10
    stmbk: 10.501.316

    menurut saya adanya liberalisasi perbankan di Indonesia merupakan salah satu bentuk solusi terhadap krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia.
    Kecenderungan di atas melahirkan tiga pola pergeseran dalam sistem perbankan Indonesia yaitu (1) Perubahan struktur portofolio dari dominasi kredit korporasi ke konsumer dan ritel. (2) Kombinasi antara peranan perbankan swasta dan pemerintah. (3) Semakin besarnya peranan bank asing di Indonesia.

    BalasHapus
  2. Unknown29 April 2013 pukul 17.16

    Nama:supriadi
    Kelas:G;,10
    stambuk:10.501.230

    Menurut saya dengan adanya liberalisasi perbankan di indonesia merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah perbankan yang ada diindonesia dan juga untuk mengatasi dampak krisis ekonomi yg sering terjadi diindonesia.....

    BalasHapus

Posting Komentar

Bagaimana menurut anda?

Postingan populer dari blog ini

Percobaan (Poging) Dalam Hukum Pidana

A. Pengertian & Sifat Percobaan Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 ayat (1) dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut : Pasal 53 ayat (1): (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pasal 54: Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Redaksi pasal tersebut diatas jelas tidak merupakan suatu definisi, tetapi hanyalah merupakan syarat-syarat atau unsur-unsur yang menjadi batas antara percobaan yang dapat dipidana dan tidak dipidana. Percobaan yang dapat dipidana menurut sistim KUHP bukanlah percobaan terhadap semua jenis tindak pidana yang dapat dipidana hanyalah percobaan terhadap tindak pidana yang berupa kejahatan saja, sedangkan percobaan terhadap pelanggaran tindak pidana tidak dapat dipidana hal ini jelas dalam Pasal 54 KUHP. ...
Baca selengkapnya

Kesadaran & Kepatuhan Hukum

A. Latar Belakang Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan sebagaimana yang dimaksud di atas. Tidak jarang hukum itu dicederai, dilanggar bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat. Para pelaku-pelaku pelanggar ataupun pencedera hukum inilah yang dalam kajian sosiologi hukum dapat disebut sebagai orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh hukum. Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat ini dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Hukum masyarakat primitif, jelas merupakan hukum yang sangat berpengaruh, bahkan secara total merupkan penjel...
Baca selengkapnya

Perbarengan (Concursus) Dalam Hukum Pidana

Beberapa Pandangan Ada dua kelompok pandangan mengenai persoalan concursus : Yang memandang sebagai masalah pemberian pidana a.l Hazewinkel- Suringa Yang memandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana a.l : Pompe, Mezger, Moelyatno Pengaturan Didalam KUHP Didalam KUHP diatur dalam pasal 63 s/d 71 yang terdiri dari : Perbarengan peraturan (concursus Idealis) pasal 63. Perbuatan berlanjut (Delictum Continuatum /Voortgezettehandeling) pasal 64. Perbarengan perbuatan (Concursus Realis) pasal 65 s/d 71. A. Pengertian Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan adalah terjadi nya dua atau lebih delik oleh satu orang dimana delik yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara delik yang awal dengan delik berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pada pengulangan juga terdapat lebih dari suatu delik yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya ialah bahwa pada pengulangan de...
Baca selengkapnya