Perbarengan (Concursus) Dalam Hukum Pidana

Beberapa Pandangan

Ada dua kelompok pandangan mengenai persoalan concursus :

1. Yang memandang sebagai masalah pemberian pidana a.l Hazewinkel- Suringa
2. Yang memandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana a.l : Pompe, Mezger, Moelyatno

Pengaturan Didalam KUHP

Didalam KUHP diatur dalam pasal 63 s/d 71 yang terdiri dari :

1. Perbarengan peraturan (concursus Idealis) pasal 63.
2. Perbuatan berlanjut (Delictum Continuatum /Voortgezettehandeling) pasal 64.
3. Perbarengan perbuatan (Concursus Realis) pasal 65 s/d 71.

A. Pengertian

Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan adalah terjadi nya dua atau lebih delik oleh satu orang dimana delik yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara delik yang awal dengan delik berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.

Pada pengulangan juga terdapat lebih dari suatu delik yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya ialah bahwa pada pengulangan delik yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan memidana si pembuat, bahkan telah dijalaninya baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan.

Sehubungan dengan lebih dari satu delik yang dilakukan oleh satu orang, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi yaitu :

1. Terjadi perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara dilakukannya dua delik tidaklah telah ditetapkan satu pidana karena delik yang paling awal di antara kedua delik itu. Dalam hal ini, dua atau lebih delik itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana, dan oleh karenanya praktis di sini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi justru peringanan pidana, karena dari beberapa delik itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu total yang besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing delik. Misalnya dua kali pembunuhan (Pasal 338) tidaklah dipidana dengan dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara maksimum 15 tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara dengan maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiga, Pasal 56).
2. Apabila delik yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap , maka disini terdapat pengulangan. Pada pemidanaan si pembuat karena delik yang kedua ini terjadi pengulangan, dan disini terdapat pemberian pidana dengan sepertiganya.
3. Dalam hal delik yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana si pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hokum pasti, maka disini tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap delik itu dijatuhkan tersendiri sesuai dengan pidana maksimum yang diancamkan pada beberapa delik tersebut.

Dalam hal kemungkinan yang pertama dimana terjadi pembarengan dan disana tidak terjadi pemberatan tetapi justru peringanan. Pendapat itu tidaklah berlaku umum karena ada beberapa macam bentuk perbarengan dengan system penjatuhan pidananya tersendiri, dan demikian juga tergantung dari jenis dan maksimum pidana yang diancamkan pada masing-masing delik dalam perbarengan itu.

Misalnya : yang satu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban (365 (4))diancam penjara 15 tahun, dan yang lain melakukan pemerkosaan (285) diancam penjara 12 tahun. Maka menurut Pasal 66 hanya dijatuhkan satu pidana saja yakni terhadap delik Pasal 365 ayat 4 dengan ditambah sepertiganya menjadi maksimum 20 tahun, apabila dipidananya tersendiri maka berjumlah 27 tahun.

Benar dalam perbarengan seperti ini terdapat peringanan bukan pemberatan, tetapi tidak tepat pendapat UTRECHT itu apabila 2 delik yang berat ancaman pidana maksimumnya berbeda cukup jauh, misalnya terjadi pembunuhan (338) 15 tahun penjara dan pencemaran (310 (1)) 9 bulan penjara, yang dapat dijatuhkan satu pidana penjara pada si pembuat dua delik itu dengan maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah spertiganya)., yang apabnila dipidana tersendiri secara maksimum adalah 15 tahun 9 bulan. Dalam kasus ini jelas perbarengan adalah memperbat pidana.

Demikan juga pendapat itu tidak tepat jika yang terjadi adalah perbarengan dengan kejahtan dan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 yang menggunakan system penjatuhan pidana dengan kumulasi murni, artinya untuk si pembuat beberapa delik itu dijatuhi pidana sendiri-sendiri sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing delik. Dalam hal ini tidak ada factor pemeberatan pidana dan peringanan pidana.

Jadi apakah perbarengan ini merupakan dasar memperberat pidana atau peringanan pidana, bergantung pada hal yang menjadi dasar pandangannya terhadap peristiwa konkrit tertentu, tidaklah bersifat generaluntuk segela kejadian. Bila semata-mata dilihat dari pandangan bahwa hanya dijatuhkan satu pidana kemudian dapat diperberat dengan sepertiga dari ancaman pidana yang terberat, tanpa melihat disana ada beberapa delik, maka disini perbarengan dapat dianggap sebagai alas an pemeberatan.akan tetapi apabila dilihat semata-mata ada beberapa delik, tetapi hanya dijatuhkan satu pidana saja yakni terhadap aturan yang terberat (seperti pasal 65) maka tampaknya ada perbarengan tidaka ada pemberatan.

Konkretnya ketentuan mengenai perbarengan mengatur dan menentukan mengenai cara menyidangkan atau memeriksa perkara dan cara atau system penjatuhan pidananya terhadap satu orang orang pembuat yang telah melakukan delik lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Menurut rumusan KUHP, sebenarnya didalam KUHP tidak ada definisi mengenai Concursus, namun demikian dari rumusan pasal-pasal diperoleh pengertian sbb :

1. ada Concursus Idealis, pasal 63 (suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana)
2. ada perbuatan berlanjut (Pasal 64), apabila seseorang melakukan beberapa, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
3. ada Concursus Realis (Pasal 65) apabila seseorang melakukan perbuatan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu delik (kejahatan/pelanggaran); jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain.

Catatan : Diantara perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada (concursus realis dan perbuatan berlanjut) narus belum ada keputusan hakim.

Menurut pendapat sarjana :

Adanya istilah “perbuatan/feit” dalam pasal-pasal di atas menimbulkan masalah yang cukup sulit, khususnya dalam hal terdakwa hanya melakukan perbuatan. Kesulitan ini timbul karena dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, “perbuatan” (feit) itu ada meninjaunya secara materiil, secara fisik jasmaniah, yaitu dipikikan terlepas dari akibatnya, terlepas dari unsur-unsur tanbahan (dikenal dengan jaran feit materiil), dan ada pula yang melihatnya dari sudut hukum yaitu yang dihubungkan dengan adanya akibat / keadaan yang terlarang. Sehubungan dengan kesulitan itu, maka para sarjana mengemukakan beberapa pendapat :

HAZEWINKEL-SURINGA

Ada concursus Idealis apabila suatu perbuatan yang sudah memenuhi suatu rumusan delik, mau tidak mau masuk pula dalam peraturan pidana lain.

Misal : perkosaan dijalan umum, disamping masuk 281 (melanggar kesusilaan di muka umum).

POMPE

Ada concursus Idealis, apabila orang melakukan sesuatu perbuatan konkrit yang diarahkan kepada satu tujuan merupakan benda / obyek aturan hukum. Misalnya bersetubuh dengan anak sendiri yang belum berusia 15 th, perbuatan ini masuk pasal 294 (perbuatan cabul dengan anak sendiri yang belum cukup umur) dan pasal 287 (bersetubuh dengan wanita yang belim berusia 15 tahun diluar perkawinan).

TAVERNE

Ada concursus Idealis , apabila Dipandang dai sudut hukumpidana ada dua perbuatan atau lebih; dan Antara perbuatan-perbuatan itu tidak dapat dipikirkan terlepas satu sama lain.

ò Contoh : Orang dalam keadaan mabuk mengendarai mobil diwaktu malam tanpa lampu. Dalam hal ini perbuatan hanya satu yaitu “mengendarai mobil”, tetapi dilihat dari sudut hukumada dua perbuatan yang masing-masing dapat dipikirkan terlepas satu sama lain, yaitu: Pertama, “mengendarai mobil dalam keadaan mabul” (menggambarkan keadaan orang / pelakunya) dan kedua “mengendarai mobil tanpa lampu diwaktu malam” (menggambarkan keadaan mobilnya). Jadi dalam hal ini ada Concursus Realis.

VAN BEMMELEN

Ada Concursus Idealis, apabila :

• Dengan melanggar satu kepentingan hukum.
• Dengan sendirinya melakukan perbuatan (feit) yang lain pula.

Contoh : Perkosaan dijalan umum (melanggar pasal 285 & 281 KUHP). Khusus mengenai penjelasan M.v.T mengenai criteria untuk adanya “perbuatan berlanjut” seperti dikemukakan diatas, Simons tidak sependapat. Mengenai syarat “ ada satu keputusan kehendak”, Simons mengartikannya secara umum dan lebih luas yaitu “tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan”. Berdasar pengertian yang luas ini, maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan tujuan. Misalnya untuk melampiaskan balas dendamnya kepada B, A melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan berupa meludahi, merobek bajunya, memukul dan akhirnya membunuh.

B. Sistem Pemberian Pidana

1. CONCURSUS IDEALIS (Pasal 63)

Pengertiannya dirumuskan dalam Pasal 63 (1) yang menyatakan bahwa ”jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, dan jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Misalnya : Seorang melanggar Pasal 285 (12 tahun penjara) dan 281 (2 tahun 8 bulan penjara). Maksimum pidana yang dikenakan ialah 12 tahun.

Apabila hakim menghadapi pilihan antara 2 pidana pokok sejenis yang maksimumnya sama, maka ditetapkan pidana pokok dengan pidana tambahan yang paling berat.

Apabila menghadapi 2 pilihan antara 2 pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana yang terberat didsarkan pada urut-urutan jenis pidana seperti tersebut dalam Pasal 10. Jadi misalnya memilih antara 1 minggu penjara, 1 tahun kurungan dan denda 5 juta, maka pidana yang terberat adalah 1 tahun kurungan.

Dalam Pasal 63 ayat 2 diatur ketentuan khusus yang menyimpang dari prinsip umum dalam ayat 1 dalam hal ini berlaku adigum “lex spesialis derogat legi genarali”.

Misal: seorang ibu membunuh anaknya sendiri pada saat anaknya dilahirkan, perbuatan ibu ini dapat masuk dalam Pasal 338 (15 tahun penjara) dan 341 (7 tahunpenjara). Maksimum pidana yang dikenakan adalah yang terdapat dalam Pasal 341 (lex specialis) yaitu 7 tahun penjara

2. PERBJUATAN BERLANJUT (Pasal 64)

Menurut Pasal 64 ayat 1 pada prinsipnya berlaku sistem absorbsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancman pidana pokok yang terberat.

Pasal 64 ayat 2 merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang. Misalnya A setelah memalsu mata uang (Pasal 2444 dengan ancaman penjara 15 tahun) kemudian menggunakan/mengedarkan mata uang yang dipalsu itu (Pasal 245 ancaman penjara 15 tahun). Dalam hal ini perbuatan A tidak dipandang sebagai concursus realis, tetapi tetapi tetap dipandang sebagai perbuatan berlanjut sehingga maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah 15 tahun.

Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan) dan 407 ayat 1 (perusakan ringan) yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.

Apabila nilai-nilai kejahatan yang timbul dari kejahatan ringan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut itu lebih dari Rp. 250,- maka menurut PAsal 64 ayat 3 dikenakan aturan pidana yang berlaku untuk kejahatan biasa.

Misalnya A melakukan 3 kali penipuan ringan (379) berturut turut sebagai suatu perbuatan berlanjut dan jumlah kerugian yang timbul adalah lebih dari Rp. 250,- Terhadap A bukannya dikenakan pasal 379 yang maksimumnya adalah 3 bulan penjara tetapi dikenakan pasal 378 yang maksimumnya 4 tahun penjara.

3. CONCURSUS REALIS

Untuk concursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, berlaku PAsal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.

Misal :

1. A melakukan 3 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Dalam hal ini yang dapat dijatuhkan ialah 9 tahun + (1/3 x 9)= 12 tahun penjara. Jadi disini berlaku system absorbs yang dipertajam
2. A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan ialah jumlah ancaman pidananya yaitu 10 tahun penjara. Jadi bukannya 9 tahun + (1/3 x 9) = 12 tahun, karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan tersebut. ditambah

Untuk concursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis berlaku pasal 66 yaitu semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Sistem ini disebut system kumulasi yang diperlunak.

Misal :

1. A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis pidana (penjara dan kurungan) harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah (1/3 x 2 ) tahun = 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Jadi yang dijatuhkan bukan jumlah keseluruhannya yaitu 9 bulan ditambah 2 tahun atau 33 bulan. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan pidana yang dijatuhkan misalnya terdiri dari 2 tahun penjara dan 8 bulan kurungan.
2. Bagaimanakah dalam hal A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 6 bulan penjara dan denda Rp. 1.000,-.

Mengenai hal ini ada 2 pendapat :

ò Ada yang berpendapat semunya harus dijatuhkan.

ò Sedangkan mennurut Blok perhitungannya sebagai berikut : pidana denda dijadikan dulu pidana kurungan pengganti yaitu maksimum 6 bulan (lihat Pasal 30 KUHP). Dengan demikian maksimumnya ialah 6 + (1/3 x 6) bulan = 8 bulan. Karena semua jenis pidana harus dijatuhkan maka 8 bulan ini dipecah menjadi 6 bulan penjara dan 2 bulan kurungan pengganti atau sama dengan 1/3 x Rp. 1.000,- = Rp. 333,30 (dibulatkan menjadi Rp. 334,-)

1. Bagaimanakah dalam hal A melakukan dua jenis kejahatan yang terdapat dalam pasal 351 (diancam pidana 2 tahun 8 bulan penjara atau denda Rp. 4.500,-) dan PAsal 360 (diancam pidana 5 tahun penjara atau 1 tahun kurungan) ?

Dalam hal ini hakim harus mengaakan “pilihan hukum” terlebih dahulu.

ò Kalau dipilih ancaman pidana yang sejenis, maka digunakan system absorbs yang dipertajam/diperberat (PAsal 65).

Dalam contoh diatas maksimum yang dapat dijatuhkan ialah : 5 tahun + (1/3 x 5) tahun = 6 tahun 8 bulan penjara.

ò Kalau dipilih ancaman pidana yang tidak sejenis maka digunakan system kumulasi yang diperlunak/diperingan (PAsal 66). Misal dalam contoh diatas : untuk pasal 351 dipilih pidana penjara (2 tahun 8 bulan). Untuk pasal 360 dipilih pidana kurungan (1 tahun). Maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan : (2 tahun 8 bulan) + (1/3 x 2 tahun 8 bulan) = 3 tahun 6 bulan 20 hari.

ò Kalau yang dipilih pidana denda maka contohnya sama dengan contoh nomor 2.

Untuk concursus realis berupa pelanggaran, berlaku pasal 70 yang menggunakan system kumulasi. Misalnya A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam dengan pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka maksimumnya adalah (6 + 9) bulan penjara = 15 bulan.

Namun menurut pasal 70 (2) , system kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi misalnya A melakukan dua pelanggaran yang masing-masing diancam dengan pidana kurungan 9 bulan maka maksimum pidana kurungan bukanlah 18 bulan, tetapi maksimumnya adalah 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan.

Untuk concursus realis berupa kejahatan ringan khusus untuk pasal 302 (1), 352, 364, 373, 379 dan 482) berlaku pasal 70 bis yang menggunakan system kumulasi tetapi dengan pembatasan maksimum untuk penjara 8 bulan.

Misalnya :

ò A melakukan pencurian ringan (pasal 364) dan penggelapan ringan (pasal 373) yang masing-masing diancam pidana 3 bulan penjara. Maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah 6 bulan.

ò Tetapi apabila A melakukan 3 kejahatan ringan yang masing-masing diancam pidana penjara 3 bulan, maka maksimumnya bukan 9 bulan penjara (kumulasi) tetapi 8 bulan penjara.

Untuk concursus realis, baik kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku PAsal 71. Yang berbunyi “jika seseorang setelah dijatuhi pidana kemudian dinayatakan salah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara yang diadili pada saat yang sama”

Misalnya : A melakukan kejahatan-kejahatan sebagai berikut :

1. Tgl 1/1 : pencurian (pasal 362, ancaman pidana 5 tahun penjara)
2. Tgl 5/1 : penganiayaan biasa (pasal 351, diancam 2 tahun 8 bulan)
3. Tgl 10/1 : penadahan (pasal 480, diancam 4 tahun penjara)
4. 20/1 : penipuan (pasal 378, diancam 4 tahun penjara)

Kemudian A ditangkap dan diadili dalam satu keputusan.

Maksimum pidana yang dapat dijatuhkan ialah 5 tahun + (1/3 x 5 tahun) = 6 tahun 8 bulan.

* sebagai bahan kuliah

S. Maronie