Pendekatan Multi Rezim Hukum (Multidoor System) Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan & Kejahatan Terkait Lainnya
Pendekatan Multi Rezim Hukum ( Multidoor System ) Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan & Kejahatan Terkait Lainnya Pendahuluan Pemerintah Indonesia yang sejak tahun 2014 memperkenalkan visi Indonesia sebagai negara maritim, hal ini kemudian membuat isu penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan menjadi prioritas pemerintah dengan melihat masih maraknya tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) sebagai salah unsur aparat penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir telah menangani 854 kasus tindak pidana kelauatan dan perikanan sebagaimana terlihat pada grafik dibawah. Sumber: Data diolah Direktorat Penanganan Pelanggaran per 31 Oktober 2018 Naiknya grafik penanganan kasus yang dilaksanakan oleh Ditjen PDKP merupakan implementasi kebijakan pencegahan da