SMaronie

Pengawasan sumber daya perikanan merupakan bagian integral dari pengelolaan sumber daya perikanan, untuk memastikan ketaatan hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia maka dibutuhkan pengawasan perikanan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan yang mempunyai tugas mengawai tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, hal ini berdasarkan Pasal 66 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 14 April 2014 telah menetapkan instrumen hukum bagi Pengawas Perikanan berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN- KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan. Pengawas Perikanan terdiri dari PNS pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (DKP Provinsi), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota (DKP Kabupaten/Kota) hal ini

Tanggapan Terhadap Penolakan Tagar #MakassarTidakAman atau #MakassarHarusAman Saya ingin coba menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada admin twiter @supirpetepete tentang   tagar #MakassarTidakAman atau #MakassarHarusAman yang dituding telah bermain pada ranah politik praktis dan mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu atau kata mereka “ (dia) memiliki hidden agenda secara politis “. Ada beragam interpretasi ketika kita membicarakan tagar #MakassarTidakAman atau #MakassarHarusAman, dalam hal ini saya mencoba menganalisa dengan menggunakan pemikiran Robert N. Entman tentang analisis framing, mengapa sampai muncul tagar #MakassarTidakAman atau #MakassarHarusAman. Saya mencoba mengupas bagaimana suatu peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh netizen terhadap fenomena geng motor dengan tagar #MakassarTidakAman atau #MakassarHarusAman. Dalam menggunakan analisa ini ada 4 unsur yang harus diperhatikan, yaitu define problems, diagnose cause, make moral judgment, &