Percobaan (Poging) Dalam Hukum Pidana

A. Pengertian & Sifat Percobaan

Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 ayat (1) dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 53 ayat (1):

(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Pasal 54:

Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Redaksi pasal tersebut diatas jelas tidak merupakan suatu definisi, tetapi hanyalah merupakan syarat-syarat atau unsur-unsur yang menjadi batas antara percobaan yang dapat dipidana dan tidak dipidana.

Percobaan yang dapat dipidana menurut sistim KUHP bukanlah percobaan terhadap semua jenis tindak pidana yang dapat dipidana hanyalah percobaan terhadap tindak pidana yang berupa kejahatan saja, sedangkan percobaan terhadap pelanggaran tindak pidana tidak dapat dipidana hal ini jelas dalam Pasal 54 KUHP.

Hanya saja tidak semua percobaan terhadap kejahatan dapat dipidana, ada percobaan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu tidak dapat dipidana misalnya :

1. Percobaan Duel/Perkelahian tanding (Pasal 184 ayat 5)
2. Percobaan pengeniayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302 ayat 4)
3. Percobaan penganiyaan biasa (Pasal 351 ayat 5)
4. Percobaan penganiyaan ringan (Pasal352 ayat 2)

Apakah percobaan itu merupakan suatu bentuk delik khusus yang berdiri sendiri ataukah hanya merupakan suatu delik yang tidak sempurna ???

Mengenai sifat dari percobaan ada dua pandangan :

1. Percobaan dipandang sebagai strafausdehnungsgrund (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya orang)

Menurut pandangan ini, seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu delik meskipun tidak memenuhi semua unsur delik, tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi semua rumusan pasal 53.

Jadi sifat percobaan adalah untuk memperluas dapat dipidananya orang, bukan memperluas rumusan delik. Dengan demikian menurut pandangan ini, percobaan tidaklah dipandang sebagai jenis atau bentuk delik yang tersendiri (delictum sui generis) tetapi dipandang sebagai bentuk delik yang tidak sempurna (onvolkomen delictsvrom).

Termasuk dalam pandangan ini Hazewinkel-Suringa dan Oemar Seno Adji.

2. Percobaan dipandang sebagai tatbestandausdehnungsgrund (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan)

Menurut pandangan ini, percobaan melakukan suatu delik merupakan suatu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus. Jadi merupakan suatu delik tersendiri (delictum sui generis). Termasuk dalam pandangan ini Pompe dan Moeljatno.

Alasan Prof. Moeljatno, memasukkan percobaan sebagai delik tersendiri ialah :

1. pada dasarnya orang dipidana itu karena melakukan suatu delik.
2. Dalam konsepsi ”perbuatan pidana” (pandangan dualistis) ukuran suatu delik didasarkan pada pokok pikiran adanya sifat berbahayanya perbuatan itu sendiri bagi keselamatan masyarakat.
3. Dalam hukum adat tidak dikenal percobaan sebagai bentuk delik yang tidak sempurna, yang ada hanya delik selesai.
4. Dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri dan merupakan delik selesai, walaupun pelaksanaan dari perbuataan itu sebenarnya belum selesai, jadi merupakan percobaan percobaan. Misalnya delik-delik makar dalam pasal 104, 106, 107 KUHP.

Mengenai contoh yang dikemukakan Prof. Moeljatno terakhir ini, dapat pula misalnya dikemukakan contoh adanya pasal 163. Menurut pasal ini suatu percobaan untuk melakukan penganjuran (poging tot uitlokking) atau biasa disebut dengan penganjuran yang gagal tetap dapat dipidana, jadi dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri.

Mengenai adanya dua pandangan diatas, Prof Moeljatno berpendapat bahwa pandangan yang pertama sesuai dengan masyarakat individual karena yang diutamakan adalah ”dapat dipidananya orang” sedangkan yang kedua sesuai dengan alam masyarakat kita sekarang yang diutamakan adalah ”perbuatan yang tidak boleh dilakukan”.

B. Dasar Patut Dipidananya Percobaan

Mengenai dasar pemidanaan terhadap percobaan ini, terdapat beberapa teori sebagai berikut :

1. Teori Subjektif ; dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat, (apabila sudah ada niat maka ada perbuatan pelaksanaan). Termasuk penganut teori ini ialah van Hammel.
2. Teori Objektif; dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat (apabila kegiatan sudah membahayakan orang lain).

Teori Objektif terbagi 2 yaitu :

1. Teori Objektif-Formil, yang menitik beratkan sifat bahayanya perbuatan itu terhadap tata hukum. Menurut teori ini, suatu delik merupakan suatu rangkaian dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Dengan demikian apabila seseorang melakukan perbuatan percobaan, berarti ia telah melakukan sebagian dari rangkaian delik yang terlarang itu,ini berarti ia telah membahayakan tata hukum. Penganutnya Suynstee dan Zevenbergen
2. Teori Objektif–Materil, yang menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan kepentingan hukum. Penganutnya Simons.
3. Teori Campuran; Teori ini melihat dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi yaitu, sikap batin pembuat yang berbahaya (segi subjektif) dan juga sifat berbahayanya perbuatan (segi objektif).

Prof. Moeljatno dapat dimasukkan dalam penganut teori ini, karena menurutnya Pasal 53 KUHP mengandung 2 inti yaitu yang subjektif dan objektif. Dengan demikian menurut beliau dalam percobaan tidak mungkin dipilih salah satu karena jika demikian berarti menyalahi 2 inti dari delik percobaan.

C. Unsur-Unsur Percobaan

Dari rumusan Pasal 53 (1) KUHP, jelas dilihat bahwa unsur-unsur percobaan ialah : (1). Ada Niat (2). Ada permulaan pelaksanaan, (3). Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.

1. Niat

Kebanyakan para sarjana berpendapat bahwa unsur niat itu sama dengan sengaja dalam segala tingkatan. Para sarjana yang berpendapat demikian ialah Simons, van Hammel, van Dijck, van Hattum, Hazewinkel-Suringa, Jonkers. Yang tidak setuju dengan pendapat yang luas itu ialah VOS, ia hanya mengartikan secara sempit yaitu bahwa niat adalah sama dengan kesengajaan dengan maksud. Jadi tidak meliputi kesengajaan dengan sadar akan kepastian dan kesengajan dengan sadar akan kemungkinan (dolus evantualis).

Contoh Kasus, misalnya ada orang yang mengirimkan kue beracun kepada musuhnya si A dan ia menyadari kemungkinan adanya orang lain yang ikut makan (misalnya anak dan Istri si A). Kalau rencana itu gagal bukan karena kehendaknya sendiri maka menurut ukuran Vosdalam hal ini tidak mungkin ada percobaan pembunuhan

Dalam kasus serupa ini, menurut Hazwinkel-Suringa bukan saja da percobaan pembunuhan terhadap A, juga ada percobaan terhadap anak-anak dan istri si A.

Mengenai Unsur niat, Prof Moeljatno berpendapat sbb :

1. Niat jangan disamakan dengan kesengajaan, tetapi niat secara potensiil dapat berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju; dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak timbul (percobaan selesai), disitu niat menjadi 100% menjadi kesengajaan, sama kalau menghadapi delik selesai.
2. Tetapi kalau belum semua ditunaikan menjadi perbuatan maka niat masih ada dan merupakan sikap batin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu subjective on rechtselemnet.
3. Oleh karena itu niat tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan kesengajaan, maka isinya niat jangan diambilkan dari isinya kesengajaan apabila kejahatan timbul; untuk itu diperlukan pembuktian sendiri bahwa isi yang tertentu tadi sudah ada sejak niat belum ditunaikan menjadi perbuatan.

Dari pendapat Moeljatno, dapat disimpulkan bahwa niat dalam delik percobaan mempunyai dua arti :

1. Dalam hal percobaan selesai (percobaan lengkap/voltooide pooging) niat sama dengan kesengajaan.
2. Dalam hal percobaan tertunda (percobaan terhenti atau tidak lenggkap) niat hanya merupakn unsur sifat melawan hukum yang subjektif.

Contoh Case:

Dikaataan ada percobaan selesai apabila terdakwa telah melakukan semua perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan, tetapi akibat terlarang tidak terjadi. Misalnya : A bermaksud membenuh si B dengan pistol, picu pistol telah ditarik tetapi ternyata tembakan tidakmengenai sasaran. Dalam hal ini niat sudah berubah menjadi kesengajaan karena diwujudkan dalam bentuk perbuatan.

Tetapi apabila perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan belum dilakukan (misal picu belum ditarik) sehingga akibat yang terlarang juga belum ada maka dalam hal demikian dikatakan ada “percobaan tidak selesai/tertunda”.

2. Permulaan Pelaksanaan

Unsur kedua ini merupakan persoalan pokok dalam percobaan yang cukup sulit karena baik secara teori maupun praktek selalu dipersoalkan batas antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan.

Bertolak dari pandangan atau teroi percobaan yang subjektif, van Hammel berpendapat bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila dilihat dari perbuatan yang telah dilakukan telah ternayat adanya kepastian nit untuk melakukan kejahatan. Jadi yang dipentingkan atau yang dijadikan ukuran oleh van Hammel adanya sikap batin yang jahat dan berbahaya dari si pembuat .

Bertolak dari pandangan teori percobaan yang objektif materil, Simons berpendapat bahwa :

1. Pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik.
2. Pada delik materil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai/dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh UU tanpa memerlukan perbuatan lain.

Menurut pendapat Prof.Moeljatno yang dapatdigolongkan penganut teori campuran. Dalam menentukan adanya permulaan/perbuatan pelaksaan dalam delik percobaan, beliau berpendapat yang harus diperhatikan :

1. Sifat atau inti dari delik percobaan;
2. Sifat atau inti dari delik pada umumnya.

Mengingat kedua faktor tersbut, maka perbuatan pelaksaan harus memenuhi 3 syarat, yaitu :

1. Secara objektif, apa yang telah dilakukan terdakwa harus mendekatkan kepada delik yang ditujukan atau harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut.
2. Secara subjektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu ditujukan pada delik yang tertentu tadi.
3. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Dengan demikian menurut beliau, diakatak ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan :

1. yang secara objektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu;
2. Secara subjektif tidak ada keraguan lagi delik mana yang diniatkan;
3. Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum.

Untuk menentukan apakah perbuatannya itu bersifat melwan hukum, Prof Moeljatno berpendapat bahwa segi subjektif dan objektif bersama-sama mempunyai pengaruh timbal balik menurut keadaan tiap-tiap perkara. Ada kalanya perbuatan lahir yang sepintas lalu merupakan perbuatan pelaksaan dari suatu kejahatan, tetapi karena jelas tak adanya niat untuk melakukan kejahatan itu, harus tidak dikualifisir sebagai melawan hukum.

Sebaliknya adakalanya juga bahwa perbuatan lahir yang tampaknya tidak jahat sama sekali, tetapi karena jelas didorong oleh niat untuk melakukan kejahatan maka harus ditentukan sebagai melwan hukum.

3. Pelaksanaan Tidak Selesai Bukan Karena Kehendak

Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal sbb:

1. Adanya penghalang fisik
2. Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik.
3. Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor khusus pada objek yang menjadi sasaran.

Dalam hal tidak selesainya perbuatan itu karena kehendak sendiri, maka dalam hal ini dikatakan ada pengunduran diri secara sukarela. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan :

1. Pengunduran diri secara sukarela (rucktriit) yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik tersebut.
2. Tindakan penyesalan (tatiger reue) yaitu meskipun perbuatan pelaksaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak delik tersebut.

Maksud dicantumkannya unsur pengunduran diri dalam Pasal 53 KUHP :

1. Untuk menjamin supaya orang yang dengan kehendaknya sendiri secara sukarela mengurungkan kejahatan yang ia telah mulai tetapi belum terlaksana tidak dipidana.
2. Pertimbangan dari segi kemanfaatan (utilitas) bahwa usaha yang paling tepat untuk mencegah timbulnya kejahatan ialah menjamin tidak dipidana orang yang telah mulai melakukan kejahatan tetapi dengan sukarela mengurungkan pelaksanannya.

Dengan adanya penjelasan MvT tersebut, maka ada pendapat bahwa unsur ketiga ini merupakan :

1. Alasan penghapusan pidana yang diformulir sebagai unsur (Pompe)
2. Alasan pemaaf (van Hattum, Seno Adji)
3. Alasan penghapusan penuntutan (Vos, Moeljatno)

Mengenai konsekuensi adanya unsur ketiga dalam Pasal 53 KUHP,ada dua pendapat :

1. Mempunyai konsekuensi materiil, artinya unsur ketiga ini merupakan unsur yang melakat pada percobaan, jadi bersifat accesoir (tidak berdiri sendiri). Dengan kata lain untuk adanya percobaan unsur ketiga ini (tidak selesainya pelaksaan perbuatan bukan karena kehendak sendiri) harus ada. Ini berarti apabila ada pengunduran diri secara sukarela maka tidak ada percobaan.
2. Mempunyai konsekuensi formil artinya karena unsur ketiga ini dicantumkan dalam pasal 53 maka unsur tersebut harus disebutkan dalam surat tuduhan dan dibuktikan. Menurut pendapat ini, unsur ketiga tidak merupakan unsur yang melekat pada percobaan, jadi tidak bersifat accesoir, ia merupaka unsur yang berdiri sendiri. Dengan perkataan lain walaupun unsur ini tidak ada (yaitu karena adanya pengunduran diri secara sukarela) maka percobaan tetap dipandang ada.

D. Perbuatan yang Seolah-Olah

Dalam hubungannya dengan percobaan ini, oleh pakar hukum ada beberapa perbuatan yang seolah-olah atau mirip percobaan kejahatan, yaitu :

1. Ondeugdelijke Poging (Percobaan Tidak Mampu)
2. Mangel am Tatbestand (Kekurangan isi delik)
3. Putatief delict (delik putatif)
4. Percobaan selesai, percobaan tertunda, dan percobaan yang dikualifisir

1. Ondeugdelijke Poging (Percobaan Tidak Mampu)

Ondeugdelijke poging adalah suatu perbuatan yang meskipun telah ada perbuatan yang dianggap permulaan pelaksanaan tetapi oleh karena sesuatu hal, bagaimanapun perbuatan yang diniatkan itu tidak mungkin akan terlaksana. Dengan kata lain suatu perbuatan yang merupakan percobaan, akan tetapi melihat sifat dari peristiwa itu, tidak mungkin pelaksanaan perbuatan yang diniatkan akan terlaksana sesuai dengan harapannya.

Ondeug-delijke Poging (percobaan tidak memadai) ini timbul sehubungan dengan telah dilakukannya perbuatan pelaksanaan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Ada dua hal yang mengakibatkan tidak sempurnanya percobaan tersebut, pertama karena alat (sarana) yang dipergunakan tidak sempurna dan yang kedua objek (sasaran) tidak sempurna. Masing-masing ketidaksempurnaan itu dapat dibagi pula atas dua macam, yaitu tidak sempurna secara mutlak (absolut) dan tidak sempurna secara nisbi (relatif).

Loebby Loqman memberikan contoh sebagai berikut:

1. Ketidaksempurnaan Sarana (alat)

a. Ketidaksempurnaan sarana secara mutlak

Contoh: A ingin membunuh B dengan menggunakan racun arsenicum. Pada saat B lengah A memasukkan arsenicum ke dalam minuman B. Namun B tetap hidup karena ternyata yang dimasukkan ke dalam minuman B bukan arsenicum tetapi gula pasir.

b. Ketidaksempurnaan sarana secara nisbi

Contoh: Peristiwanya seperti di atas, tetapi A memberikan racun arsenicum ke dalam minuman B dalam dosis yang tidak mencukupi sehingga A tetap hidup.

2. Ketidaksempurnaan sasaran (objek)

a. Ketidaksempurnaan sasaran secara mutlak

Contoh: A ingin membunuh B. Pada suatu malam A masuk ke kamar tidur B dan menikam B. Ternyata bahwa B telah meninggal dunia sebelum ditikam A. Dalam hal ini A tidak mengetahui karena kamar tidur B dalam keadaan gelap. Jadi A menikam mayat.

b. Ketidaksempurnaan sasaran secara nisbi

Contoh: A ingin membunuh B. B mengetahui bahwa dirinya terancam oleh A, sehingga B selalu keluar rumah dengan menggunakan rompi anti peluru di dalam bajunya. Ketika terjadi penembakan oleh A, meskipun mengenai dada B, karena menggunakan rompi anti peluru B tidak mati.

Barda Nawawi Arief menyebutkan, bahwa menurut MvT tidak mungkin ada percobaan pada objek yang tidak mampu (tidak memadai), yang ada hanya percobaan yang tidak mampu pada alatnya saja, sebagaimana disebutkan dalam MvT sebagai berikut:

“Syarat-syarat umum percobaan menurut Pasal 53 KUHP ialah syarat-syarat percobaan untuk melakukan kejahatan yang tertentu di dalam Buku II KUHP. Jika untuk terwujudnya kejahatan tertentu tersebut diperlukan adanya objek, makapercobaan melakukan kejahatan itupun harus ada objeknya. Kalau tidak ada objeknya, maka juga tidak ada percobaan”.

Selanjutnya MvT membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya, sebagai berikut:

1. Tidak mampu mutlak, yaitu bila dengan alat itu tidak pernah mungkin timbul delik selesai; dalam hal ini tidak mungkin ada delik percobaan. contoh: meracuni dengan air kelapa.
2. Tidak mampu relatif, bila dengan alat itu tidak ditimbulkan delik selesai karena justru hal ikhwal yang tertentu dalam mana si pembuat melakukan perbuatan atau justru karena keadaan tertentu dalam mana orang yang dituju itu berada. Dalam hal ini mungkin ada delik percobaan.

Berdasarkan apa yang dikemukakan MvT di atas terlihat bahwa ketidakmampuan relatif dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

1. Keadaan tertentu dari alat pada waktu si pembuat melakukan perbuatan;
2. Keadaan tertentu dari orang yang dituju.

Hal penting untuk diketahui adalah apakah dengan tidak sempurnanya alat ataupun objek, dapat dianggap telah terjadi suatu percobaan. Jika dilihat dari syarat-syarat terjadinya suatu percobaan maka pelaku telah memenuhi tiga syarat percobaan, yaitu ada niat untuk melakukan suatu kejahatan, dan sudah mewujudkan niat tersebut ke dalam suatu bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan. Tetapi delik yang dituju itu tidak selesai (tidak terjadi) karena adanya faktor eksternal dari diri orang itu, yaitu karena alatnya atau objeknya itu tidak sempurna.

Apakah dapat dikatakan telah terjadi suatu percobaan melakukan pembunuhan jika A menghujamkan pisau ke dada B, yang ternyata B telah mati terlebih dahulu disebabkan oleh hal lain? Atau apakah dapat dihukum C yang hendak membunuh D, dengan cara memberikan racun ke dalam minuman D yang ternyata racun tersebut adalah gula?

Dalam hal seperti ini menurut Loebby Loqman, tergantung dari teori mana kita melihatnya, apakah kejadian tersebut dapat dipidana. Bagi mereka yang menggunakan teori subjektif, tidak ada perbedaan antara ketidaksempurnaan mutlak maupun ketidaksempurnaan nisbi, karena dianggap dari semula pelaku sudah mempunyai niat untuk melakukan kejahatan. Untuk itu pelaku telah mewujudkan dengan adanya perbuatan yang dianggap permulaan pelaksanaan.

Sehingga dengan demikian peristiwa tersebut sudah merupakan suatu perbuatan percobaan melakukan kejahatan. Namun tidak demikian halnya dengan teori objektif, hanya ketidaksempurnaan mutlak saja yang tidak dapat dipidana. Sebab dalam keadaan bagaimanapun tidak mungkin menyelesaikan kejahan yang menjadi niat pelaku. Karena itu dianggap tidak mungkin membahayakan kepentingan hukum.

Bagi teori objektif, ketidaksempurnaan nisbi sebenarnya telah sampai kepada penyelesaiaan kejahatan yang diniatkan pelaku. Hanya saja ada suatu keadaan sedemikian rupa sehingga kemungkinan penyelesaiannya berkurang. Menurut teori objektif, hal demikian telah membahayakan kepentingan hukum sehingga pelaku perlu dipidana. Sedangkan untuk ketidaksempurnaan mutlak, baik sasaran maupun sarana, dianggap tidak merupa-kan hal yang membahayakan kepentingan hukum sehingga tidak perlu pelaku dipidana. Apa yang dilakukan pelaku tidak sampai kepada hal yang dimaksudkan untuk kejahatan itu. Karena nyata-nyata sarana ataupun sasarannya mutlak salah.

2. Mangel am Tatbestand (Kekurangan isi delik)

Van Hattum dalam P.A.F. Lamintang menyebutkan, bahwa Mangel am Tatbestand merupakan suatu kesalahpahaman, akan tetapi berbeda dengan putatief delict dimana orang yang melakukan suatu perbuatan itu telah mengira bahwa apa yang telah dilakukannya itu merupakan suatu delik, padahal kenyataannya tidak demikian, maka pada apa yang disebut dengan Mangel am Tatbestand itu adalah berkenaan dengan de bijzonderheden van de fetelijke situatie atau dengan kekhususan-kekhususan dari keadaan yang sebenarnya.

Mangel am Tatbestand adalah suatu perbuatan yang diarahkanuntuk mewujudkan tindak pidana tetapi ternyata kekurangan atau tidak memenuhi salah satu unsur tindak pidana yang dituju. Di sini telah terjadi kesesatan atau kesalahpahaman terhadap salah satu unsur delik.

Contohnya: orang yang melaksanakan kehendak untuk mencuri dengan mengambil suatu barang yang dikiranya barang milik orang lain, ternyata miliknya sendiri. Seorang laki-laki yang kawin lagi yang dia mengira telah melanggar larangan poligami, ternyata istrinya itu sebelumnya telah meninggal dunia.

Pada kedua contoh di atas, walaupun pada keadaan yang sebenarnya orang itu telah selesai melakukan perbuatan, tetapi tidaklah terjadi kejahatan. Tidaklah mungkin mencuri barang yang pada kenyataannya milik sendiri. Demikian juga tidak mungkin melakukan poligami dimana kenyataannya isterinya terdahulu sebelumnya telah meninggal dunia. Di sini tidak terjadi kejahatan, dan dengan demikian juga tidak mungkin terjadi percobaannya. Di sini tidak terjadi kesesatan hukum yang dikiranya ada, melainkan kesesatan mengenai suatu keadaan yang diperlukan untuk dapatnya perbuatan itu dipidana. Orang itu tidak mengetahui bahwa (unsur) barang itu miliknya sendiri, dan laki-laki itu tidak mengetahui jika istrinya terdahulu telah meninggal dunia.

Keanehan dari Mangel am Tatbestand adalah bahwa hasil yang dikehendaki pembuat terwujud di luar dirinya. Hal yang sama berlaku untuk seseorang yang menembak orang mati yang dikiranya masih hidup. Pada tahun 1897 Hoge Raad menetapkan bahwa pengguguran dalam Pasal 348 KUHP hanya dapat dipidana kalau kandungan hidup waktu perbuatan pengguguran dilakukan. Jika tidak, maka tidak ada pengguguran sama sekali; juga tidak ada percobaan karena perbuatan telah selesai.

Tetapi dihubungkannya itu dengan percobaan dapat dimengerti karena dalam kedua hal, di luar kehendaknya, si pembuat berada di luar pemenuhan seluruhnya dari rumusan delik. Namun dalam hal percobaan tujuan yang hendak dicapai tidak terjadi sedangkan pada Mangel am Tatbestand tujuan tersebut telah tercapai.

Mangel am tatbestand ini hanya dikenal dalam doktrin hukum. Menurut Simmons, tindakan-tindakan yang telah selesai dilakukan dan ternyata tidak memenuhi salah satu unsur dari unsur-unsur yang telah disyaratkan oleh undang-undang itu, seharusnya tidak dibicarakan dalam pembahasan mengenai poging, oleh karena itu tindakan-tindakan semacam itu sebenarnya tidak lain daripada tindakan-tindakan yang tidak terlarang.

3. Putatief Delict

Putatief delict itu sebenarnya bukan merupakan suatu delik ataupun suatu percobaan untuk melakukan apa yang disebut putatief delict tersebut, melainkan merupakan kesalahpahaman dari seseorang yang mengira bahwa perbuatan yang telah ia lakukan di dalam suatu keadaan tertentu itu merupakan suatu perbuatan yang terlarang dandiancam dengan suatu hukuman, padahal perbuatan seperti itu tidak diatur dalam suatu undang-undang pidana, dan oleh karena itu orang tersebut tidak dapat dihukum. Jelaslah bahwa tidak dapat dihukumnya orang tersebut adalah karena tidak adanya suatu ketentuan pidana yang melarang perbuatannya.

Berbeda dengan Mangel am Tatbestand yang berupa kesalahpahaman terhadap salah satu unsur delik, tetapi pada putatief delict ini adalah terjadinya kesesatan hukum (rechtsdwaling) pada seseorang yang melakukan perbuatan dalam usahanya untuk mewujudkan delik. Putatief delict ini bukanlah suatu tindak pidana dan juga bukan percobaan, melainkan suatu kesalahpahaman bagi orang yang melakukan suatu perbuatan yang dikiranya telah melakukan tindak pidana, padahal sebenarnya perbuatan itu bukan merupakan delik.

Misalnya, orang asing yang melakukan perbuatan yang menuruthukum negaranya merupakan delik kesusilaan, tetapi di sini bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena di sini bukan delik, maka disini tidak dapat dipidana menurut hukum Indonesia. Tidak dipidananya si pembuat dalam hal putatief delict ini karena perbuatannya itu bukan tindak pidana, dan demikian juga tidak ada percobaan yang dipidana pada sesuatu yang bukan delik.

D. Schaffmeister, menyebutkan, bahwa delik putatif ada kalau apa yang telah dilakukan ternyata sama sekali tidak dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan perkiraan pembuat waktu dia berbuat. Dapat dipikirkan bahwa dua orang asing dewasa melakukan hubungan homo di Belanda dan mengira mereka telah melakukan perbuatan pidana. Kesesatan tentang norma yang bersangkutan atautentang dapat dipidana pelanggarannya inilah yang mirip dengan percobaan, yaitu percobaan yang tidak pernah akan menimbulkan hasil yang dapat dipidana, karena tidak adanya larangan.

4. Percobaan Selesai, Percobaan Tertunda, dan Percobaan yang dikualifisir

a. Percobaan selesai

Percobaan selesai (disebut juga dengan delik manque) adalah melakukan perbuatan yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana yang pelaksanaannya sudah begitu jauh, sama seperti tindak pidana selesai akan tetapi oleh sebab sesuatu hal tindak pidana itu tidak terjadi.

Dikatakan percobaan, oleh karena tindak pidana yang dituju tidak terjadi, dan dikatakan selesai oleh sebab pelaksanaannya sesungguhnya sama dengan pelaksanaan yang dapat menimbulkan tindak pidana selesai, sebagai contohnya orang yang berkehendak membunuh musuhnya, dia telah mengarahkan moncong senapan ke tubuh musuhnya itu, pelatuk telah ditariknya, senapan telah meletup, peluru telah melesat, tetapi tidak mengenai sasaran.

Jan Remmelink dalam hal ini memberikan sebuah ilustrasi sebagai berikut:

Terdakwa meracuni istrinya, ia telah melakukan segala daya upaya untuk menuntaskan tujuan akhir delik yang hendak diperbuatnya, yaitu pembunuhan. Ternyata istrinya mempunyai daya tahan fisik luar biasa, dan ia ‘kebetulan’ tidak meninggal. Sekalipun di sini terdakwa telah secara tuntas menempuh jalur kriminal (iter criminis), akibatnya (yang ia harapkan) ternyata tidak terjadi. Dalam hal ini kita berbicara tentang delik manque (beendigter Versuch, ‘delik yang dilakukan tuntas, namun kebetulan tidak berhasil’).

Pada percobaan selesai, jika dilihat dari perbuatannya sebenarnyabukan lagi percobaan, karena baik niat, permulaan pelaksanaan dan pelaksanaannya telah selesai. Hanya oleh sebab tindak pidana yang dituju tidak terjadi, semata-mata dilihat dari hasil akhir dari pelaksanaan yang telah selesai saja, dan tidak mencapai apa yang dikehendaki, yang menyebabkan persoalan ini masih dapat dikategorikan pada percobaan.

b. Percobaan tertunda

Sudarto dan Wonosutanto menyebutkan, bahwa dikatakan ada percobaan tertunda (percobaan terhenti atau percobaan yang tidak lengkap atau Incompleted attempt), jika kelakuan yang diperlukan untuk kejahatan belum semua dilaksanakan karena ada penghalang dari luar atau karena tidak mungkinnya tindakan itu dilengkapkan, atau karena urungnya dilakukan tindakan itu secara sukarela.

Percobaan tertunda, adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesainya kejahatan. Misalnya, seorang pencopet yang telah mengulurkan dan memasukkan tangannya dan telah memegang dompet dalam tas seorang perempuan, tiba-tiba perempuan itu memukul tangan pencopet itu, dan terlepas dompet yang telah dipegangnya. Juga terdapat pada contoh orang telah membidik dengan senapan terhadap orang yang hendak dibunuhnya, dengan tiba-tiba ada orang lain memukul tangannya dan terlepaslah senapan dari tangannya. Pada kasus ini benar-benar percobaan kejahatan yang dapat dipidana, seluruh syarat atau unsur dari Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

c. Percobaan yang dikualifisir

Percobaan yang dikualifisir terjadi jika pelaku membatalkan lanjutan tindakan yang diniatkannya secara sukarela untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, tetapi telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lainnya. Dalam hal ini pelaku dapat dituntut berdasarkan tindak pidana lainnya itu, contohnya A hendak membunuh B sekeluarga. Untuk melaksanakan niatnya itu, pada tengah malam A menyiram rumah B dengan bensin dan membakarnya dengan maksud supaya B dan keluarganya mati terbakar. Tetapi setelah terjadi kebakaran, ia merasa menyesal (secara sukarela), lalu ia mendobrak salah satu pintu yang belum terbakar dan turut mengusahakan supaya B dan keluarganya selamat. Akhirnya B dan keluarganya selamat, tetapi rumah B tetap terbakar. Dalam hal ini A dipersalahkan melakukan pembakaran rumah, sedangkan untuk percobaan pembunuhan tidak. Artinya percobaan untuk membunuh yang tidak dipidana, dirubah menjadi pembakaran.

Adami Chazawi menyebutkan, bahwa percobaan yang dikualifisir adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya merupakan delik selesai yang lain daripada yang dituju. Misalnya, seorang dengan maksud membunuh orang yang dibencinya dengan tusukan pisau, dan tidak mati tetapi hanya luka-luka berat. Pada orang ini terdapat kehendak untuk membunuh, tikaman pisau itu diarahkan pada matinya korban, akan tetapi kematian tidak timbul, artinya pembunuhan tidak terjadi, yang terjadi adalah penganiayaan yang menimbulkan luka berat (Pasal 351 ayat 3 KUHP), atau mungkin penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 1 KUHP), atau penganiayaan berencana yang menimbulkan luka berat (Pasal 353 ayat 2 KUHP), atau penganiayaan berat berencana (Pasal 355 ayat 1 KUHP).

Selanjutnya disebutkan bahwa, dasar penyebutan percobaan yang dikualifisir dengan contohnya tersebut di atas, hanyalah dilihat dari sudut pada kenyataan riil semata, artinya sudut obyektif. Pada pembunuhan dimana akibat kematian tidak timbul, tetapi hanya luka-luka saja, disebut atau dikualifisir sebagai tindak pidana lain hanya oleh sebab penglihatan dari luar saja. Akan tetapi jika dilihat dari sudut subyektif, syarat batin si pembuat, sesungguhnya kasus seorang yang hendak membunuh dengan pelaksanaannya menikam, dari tikaman tidak menimbulkan kematian tetapi hanya luka-luka saja, tidak dapat dikualifisir sebagai penganiayaan yang menimbulkan luka berat. Karena dari sudut batin sungguh berbeda antara pembunuhan dengan penganiayaan.

Pada pembunuhan sikap batin ialah kehendak selalu ditujukanpada hilangnya nyawa (kematian) korban. Tetapi pada penganiayaan kesengajaan hanya ditujukan pada penderitaan fisik belaka, bisa sematamata rasa sakit atau bisa juga pada rasa sakit berupa luka-luka. Jika kesengajaan penganiayaan sekedar pada rasa sakit semata-mata disebut dengan penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), sedangkan apabila kesengajaan itu ditujukan pada rasa sakit yang berupa luka berat, disebut dengan penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP). Oleh sebab itu orang yang berkehendak untuk membunuh, yang perbuatan pelaksanaannya (misalnya menusuk), ternyata hanya luka-luka saja, tidaklah dapat menjadi tindak pidana lain yang selesai, misalnya penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat (Pasal 351 ayat 2 KUHP). Kasus itu tetap percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo. 53 KUHP), dan tidak dapat disebut penganiayaan yang menimbulkan luka berat.

E. Pemidanaan Terhadap Percobaan

Dalam hal percobaan terhadap kejahatan menurut Pasal 53 (2) KUHP maksimum pidana yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana untuk kejahatan pasal yang bersangkutan dikurangi sepertiga. Jadi misalnya untuk percobaan pembunuhan (53 jo. 338 KUHP) , maksimumnya ialah 10 tahun penjara.

Bagaimana apabila kejahatan yang dilakukan diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, seperti halnya dalam Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) ? Menurut pasal 53 (3) KUHP, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan hanya 15 tahun penjara. Dengan demikian dapat disimpulkan menurut KUHP, maksimum pidana pokok untuk percobaan adalah lebih rendah daripada apabila kejahatan itu telah selesai seluruhnya. Sedangkan untuk pidana tambahannya, menurut Pasal 53 (4) adalah sama dengan kejahatan selesai.

* sebagai bahan kuliah

S.Maronie