SMaronie

Pendekatan Multi Rezim Hukum ( Multidoor System ) Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan & Kejahatan Terkait Lainnya Pendahuluan Pemerintah Indonesia yang sejak tahun 2014 memperkenalkan visi Indonesia sebagai negara maritim, hal ini kemudian membuat isu penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan menjadi prioritas pemerintah dengan melihat masih maraknya tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) sebagai salah unsur aparat   penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir telah menangani 854 kasus tindak pidana kelauatan dan perikanan sebagaimana terlihat pada grafik dibawah. Sumber: Data diolah Direktorat Penanganan Pelanggaran per 31 Oktober 2018 Naiknya grafik penanganan kasus yang dilaksanakan oleh Ditjen PDKP merupakan implementasi kebijakan pencegahan da

Kapal Fu Yuan Yu Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) sebagai unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu lembaga penegak hukum tindak pidana perikanan bersama instansi penegak hukum kementerian dan instansi lain terkait, secara sinergis meningkatkan koordinasi penanganan tindak pidana perikanan dan permasalahan terkait lainnya melalui wadah Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Perikanan nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Melalui wadah forum diharapkan permasalahan yang terjadi di lintas Kementerian / Lembaga ( K/L ) terkait dapat diselesaikan secara efektif dan efisien serta menjadi referensi penentuan arah kebijakan di masing-masing K/L dimaksud. Peningkatan sinergi diantara K/L di bidang penegakan hukum selama ini, telah meningkatkan jumlah kasus tindak pidana yang ditangani. Operasi mandiri maupun terp