Postingan

Menampilkan postingan dari Desember, 2018

Pendekatan Multi Rezim Hukum (Multidoor System) Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan & Kejahatan Terkait Lainnya

Gambar
Pendekatan Multi Rezim Hukum (Multidoor System) Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan & Kejahatan Terkait Lainnya

Pendahuluan Pemerintah Indonesia yang sejak tahun 2014 memperkenalkan visi Indonesia sebagai negara maritim, hal ini kemudian membuat isu penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan menjadi prioritas pemerintah dengan melihat masih maraknya tindak pidana perikananyang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) sebagai salah unsur aparatpenegak hukum di bidang kelautan dan perikanan dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir telah menangani 854 kasus tindak pidana kelauatan dan perikanan sebagaimana terlihat pada grafik dibawah.