Jumat, 24 Februari 2017

Permasalahan Kode Etik PPNS Perikanan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS Perikanan) merupakan pilar utama penegakan hukum tindak pidana perikanan dalam upaya mengusung misi KKP yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. PPNS Perikanan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada pasal 73A memiliki 12 kewenangan, yaitu : 1). menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan; 2). memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;  3). membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; 4). menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan; 5). menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan; 6). Memeriksan kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan; 7). memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan; 8). mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan; 9). membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; 10). melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana; 11). melakukan penghentian penyidikan; dan 12). mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

PPNS Perikanan yang merupakan salah satu dari tiga penyidik yang berwenang dalam menangani, menyelesaikan dan mengungkap berbagai tindak pidana perikanan, dalam rangka melakukan penyidikan terhadap berbagai kasus tindak pidana perikanan, perilaku dan kemampuan PPNS Perikanan sangat penting dalam menegakkan hukum. Kemampuan PPNS Perikanan yang berkualitas, profesional dan kompeten akan dapat menunjang penegakan hukum tindak pidana perikanan yang terjadi di Indonesia. Pengetahuan, keterampilan, dan integritas PPNS Perikanan sangat dibutuhkan dalam rangka penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan penyitaan terhadap berbagai pihak yang dianggap terkait dan terlibat dalam kasus tindak pidana perikanan.

Kemampuan PPNS Perikanan dalam melakukan penyidikan yang profesional, tentunya akan berpengaruh terhadap citra PPNS Perikanan di tengah masyarakat. Persepsi masyarakat yang dulunya menunjukkan bahwa oknum aparat penegak hukum masih dinilai kurang bersih, masih bisa disuap, suka memeras, dan kadangkala bekerjasama dengan para tersangka kasus. Hal ini kemudian yang membuat citra negatif aparat penegak hukum termasuk PPNS Perikanan di mata masyarakat.

Hal ini tentu harus disikapi dengan baik oleh para PPNS Perikanan di lapangan untuk mengubah perilaku yang dinilai justru bertentangan dengan etika. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) menetapkan Perdirjen PSDKP Nomor : 68/DJPSDKP/VII/2014 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Aturan ini ditetapkan sebagai upaya untuk memberikan pedoman bagi PPNS Perikanan dalam bertindak dan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyidik yang profesional, memiliki dedikasi, integritas, kompetensi, obyektifitas dan independensi berdasarkan indikator akuntabel dan tepat waktu, serta untuk mendukung reformasi birokrasi terkait PPNS Perikanan.

Dalam Perdirjen Nomor 68 Tahun 2014 diatur mengenai kode etik PPNS Perikanan, Tim Penegak Kode Etik, prosedur penyampaian dugaan pelanggaran kode etik, tata cara pemeriksaan, sanksi dan pembinaan.

Namun seiring berjalannya waktu peraturan ini kemudian berjalan kurang efektif dikarenakan tidak adanya jangka waktu pemeriksaan pengaduan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Penegak Kode Etik, pemanggilan terlapor PPNS Perikanan, dan anksi yang diberikan oleh Tim Kode Etik PPNS Perikanan.

Dalam proses penegakan kode etik PPNS Perikanan ada dua tahapan yaitu tahapan pemeriksaan pengaduan dan tahapan pemeriksaan oleh Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan. Tahapan pemeriksaan pengaduan menurut Pasal 11 Perdirjen PSDKP Nomor 68 Tahun 2014 dilakukan oleh Atasan PPNS Perikanan yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik, setelah dilakukan pemeriksaan pengaduan maka wajib diteruskan kepada Tim Penegak Kode Etik. Tidak efektifnya pasal ini menurut penulis dikarenakan tidak adanya jangka waktu pada tahapan pemeriksaan pengaduan, tahapan ini untuk menilai permasalahan yang dilaporkan oleh pengadu atau yang ditemukan oleh atasan PPNS Perikanan dengan mengidentifikasi kejadiannya dan mengidentifikasi masalah etika berkaitan dengan kejadian yang dilaporkan, kemudian melimpahkan laporan pengaduan dan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Tindak Lanjut kepada Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan. Pada tahapan ini juga sebaiknya fungsi atasan PPNS untuk menyaring pengaduan yang masuk kategori pelanggaran kode etik PPNS Perikanan atau kategori pelanggaran disiplin PNS.

Pada tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Penegak Kode Etik yag diatur dalam Pasal 12 Perdirjen PSDKP Nomor 68 Tahun 2014 tidak diatur juga mengenai jangka waktu pemeriksaan. Dengan tidak adanya jangka waktu dalam setiap tahapan, hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PPNS Perikanan yang di duga melakukan pelanggaran kode etik, sehingga proses penanganannya akan terkatung-katung.

Permasalahan kedua mengenai tidak adanya mekanisme pemanggilan PPNS Perikanan yang diduga melanggar kode etik, hal ini perlu diatur untuk mengantisipasi bilamana PPNS Perikanan terlapor tidak memenuhi pemanggilan pemeriksaan Tim Penegak Kode Etik secara sah dan patut. Untuk itu sebaiknya diatur proses tahapan pemanggilan, yang mengatur mengenai berapa kali pemanggilan dan bilamana terlapor tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.

Permasalahan ketiga mengenai sanksi yang diberikan oleh Tim Kode Etik PPNS Perikanan, pada Pasal 13 Perdirjen PSDKP Nomor 68 Tahun 2014, sanksi yang diberikan dapat berupa :
  1. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang  profesi
  2. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi PPNS;
  3. Pembekuan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM  tentang Pengangkatan PPNS untuk sementara;
  4. Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengangkatan PPNS dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
  5. Dijatuhkan sanksi sesuai berat ringannya perbuatannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010;
  6. Terhadap PPNS yang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaannya dapat ditindaklanjuti ke pihak penegak hukum.
Sanksi ini tidaklah relevan dengan kewenangan yang melekat pada Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan, serta tidak adanya kategori berat ringannya sanksi. Untuk itu sebaiknya diatur mengenai jenis sanksi, misalnya sanksi ringan berupa PPNS Perikanan tidak akan diberikan tugas menyidik dalam jangka waktu tertentu. Selain itu sebaiknya putusan yang dikeluarkan oleh Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan berupa rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mencabut SK Pengangkatan PPNS, bilamana pelanggaran dianggap berat.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas maka sebaiknya dilakukan revisi terhadap Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan


Jakarta, 16 Februari 2017


Sherief Maronie, SH. MH.
Analis Hukum pada Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, KKP

Rabu, 08 Februari 2017

Peranan PPNS Perikanan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan

Masalah perikanan tangkap yang melanggar hukum atau lebih dikenal dengan istilah Illegal Fishing sebenarnya sudah menjadi masalah klasik. Mengapa dikatakan klasik ? karena masalah ini telah ada dari zaman dulu yang seakan-akan tidak ada habisnya. Tetapi Isu pemberantasan illegal fishing dalam kurun waktu dua tahun terakhir di Indonesia sering mengemuka di media hal ini dikarenakan komitmen tegas yang digaungkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. 

Berita penangkapan kapal asing dan berita penenggelaman kapal asing oleh aparat penegak hukum di bidang perikanan makin sering kita dapatkan, melalui aksi pemberantasan illegal fishing isu-isu yang ada terungkap bukanlah soal illegal fishing. Namun banyak ditemukan tentang ijin dokumentasi yang disalahgunakan, perbudakan dan perdagangan manusia, serta tindakan kriminal lainnya seperti bongkar muat kapal di tengah laut (transhippment). Berbagai tindakan kriminal inilah kemudian dikenal istilah Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing (IUU Fishing) yaitu kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, dan penangkapan tidak sesuai aturan.

Mengatasi permasalahan ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan beberapa kebijakan penanggulangan IUU Fishing salah satunya yaitu penguatan penegakan hukum tindak pidana perikanan.

Kegiatan penegakan hukum tindak pidana perikanan dilaksanakan melalui dua cara yaitu pencegahan kasus tindak pidana perikanan dan penanganan kasus tindak pidana perikanan. Pencegahan kasus tindak pidana perikanan meliputi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, terkait hal ini yaitu pengawasan perizinan dan armada kapal perikanan. Sementara itu penanganan kasus tindak pidana perikanan dikategorikan ke dalam tiga tahapan yaitu penyidikan (investigation level), penuntutan (prosecution level) dan tahap pemeriksaan di pengadilan (court level) tahapan inilah yang disebut dengan integrated criminal justice system (sistem peradilan pidana terpadu)

Penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 2 KUHAP). Dalam kerangka sistem peradilan pidana, peran aparatur penegak hukum, khususnya Penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Kegiatan penyidikan tindak pidana perikanan sesuai dengan tercantum dalam Pasal 73 UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 (Selanjutnya disebut UU Perikanan) menjelaskan bahwa penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Perwira TNI AL, dan/atau Pejabat Polri.

Secara terminologi PPNS Perikanan menurut PP Nomor 58 Tahun 2010 Pasal 1 angka 6, adalah Pegawai Negeri tertentu sebagaimana disebutkan dalam KUHAP, baik yang berada di pusat mauapun di daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dalam hal ini wewenang dalam penanganan tindak pidana perikanan.

PPNS Perikanan merupakan salah satu trisula dalam memperkarakan tindak pidana perikanan sebagaimana yang tertuang dalam UU Perikanan pada pasal 73A, penyidik memiliki 12 kewenangan, yaitu : 1). menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan; 2). memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;  3). membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; 4). menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan; 5). menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan; 6). Memeriksan kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan; 7). memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan; 8). mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan; 9). membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; 10). melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana; 11). melakukan penghentian penyidikan; dan 12). mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
Proses Penanganan Tindak Pidana Perikanan

Kewenangan PPNS Perikanan yang diatur dalam UU Perikanan merupakan lex specialis derogat legi generalis, salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan penyidik, Ditjen PSDKP kemudian menetapkan Keputusan Dirjen PSDKP No.372/DJ-PSDKP/2011, tanggal 29 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.

          
Juknis tersebut menjadi petunjuk bagi PPNS perikanan untuk melaksanakan penyidikan yang dimulai dari pemeriksaan pendahuluan, serta penerimaan dan penelitian perkara tindak pidana perikanan yang diserahkan oleh Kapal Pengawas Perikanan. Selain itu, juga menjadi petunjuk dalam melaksanakan proses penyidikan yang meliputi Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan, dan in Absentia. Adapun penanganan tindak pidana perikanan dan alur proses penyidikan dapat dilihat dalam diagram 1 dan 2.
Diagram 1 Alur Penanganan Tindak Pidana Perikanan




Diagram 1 memperlihatkan Juknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan yang ada saat ini tidak hanya mengatur teknis penyidikan yang mengarah pada Operasi Tangkap Tangan saja. Juknis ini juga mengatur kegiatan Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik sebagaimana kegiatan Penyelidikan yang dilakukan Kepolisian maupun Kejaksaan.
Diagram 2 menunjukkan alur proses penyidikan dari terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, dalam penyelenggaraan tahapan proses penyidikan tindak pidana perikanan, asas-asas yang dapat digunakan, yaitu Legalitas, yaitu setiap tindakan PPNS Perikanan senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan; Kepastian hukum, yaitu setiap tindakan PPNS Perikanan dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan; Kepentingan umum, yaitu setiap penyidik PPNS Perikanan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan; Akuntabilitas, yaitu setiap PPNS Perikanan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis, administrasi dan teknis; Transparansi, yaitu setiap tindakan PPNS Perikanan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait; Efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan, yaitu dalam proses penyidikan, setiap PPNS Perikanan wajib menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan ini; dan Kredibilitas, yaitu setiap PPNS Perikanan memiliki kemampuan dan keterampilan yang prima dalam melaksanakan tugas penyidikan.

Proses penyampaian hasil penyidikan ke penuntut umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan, hal ini sejalan untuk mendukung rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 yakni terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, dengan salah satu indikator kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran yaitu persentase penyelesaian tindak pidana perikanan secara akuntabel dantepat waktu.

Peranan PPNS Perikanan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan

Pada tahun 2012 Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia mengadakan riset mengenai peranan PPNS Perikanan (Jurnal Widyariset, Volume 17, April 2014) disimpulkan pelaksanaan kewenangan PPNS Perikanan dalam proses penyidikan mengalami berbagai kendala terkait masalah koordinasi dengan aparat penegak hukum dan juga sarana prasarana serta dukungan sumber daya yang dimiliki.

Selama ini lingkup tugas dan tanggung jawab PPNS Perikanan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menyisakan banyak permasalahan, tidak saja terkait adanya tiga institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana perikanan, tetapi juga masih terdapatnya tumpang tindih kewenangan penyidikan antara beberapa institusi. Akibatnya, antar institusi penyidik muncul kesan kurang terjalin koordinasi dan sinergitas yang dapat berdampak pada berkurangnya kredibilitas institusi penegak hukum dimata masyarakat. Permasalahan sebagaimana disimpulkan di atas tentunya akan terus berlanjut apabila tidak segera ditemukan jalan keluarnya, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah terancamnya rasa keadilan masyarakat. Hanya karena muncul sikap ego sektoral di antara masing-masing intitusi penegak hukum, rasa keadilan masyarakat yang seharusnya dijunjung tinggi harus dikorbankan. Hal ini yang menjadi masalah klasik pada proses penegakan hukum di bidang perikanan karena adanya tiga penyidik yang berwenang.

Namun permasalahan ini telah dieliminir dengan telah ditandatanganinya Piagam Kesepakatan Bersama (PKB) antara KKP dengan TNI AL dan Polri pada tanggal 30 Desember 2015. Piagam Kesepakatan Bersama ini disusun sebagai pedoman bagi Penyidik dalam rangka penegakan hukum tindak pidana perikanan dan tujuannya adalah untuk menjamin keseragaman pola tindak dan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan, adapun ruang lingkup PKB ini meliputi penegakan hukum dan pertukaran data dan informasi.

PKB ini merupakan produk dari Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Forkor Penanganan TPP) di tingkat pusat, wadah koordinasi ini tidak hanya di tingkat pusat tapi juga di daerah yang merupakan amanat Pasal 73 ayat (5) UU Perikanan, tujuan terbentuknya forum koordinasi ini untuk memperlancar komunikasi serta tukar menukar data, informasi, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penanganan tindak pidana perikanan secara terpadu, yang dimaksudkan untuk optimalisasi penanganan dan keberhasilan proses hukum perkara di bidang perikanan melalui wadah kerja sama antar aparat penegak hukum. Kerja sama antar aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) memiliki peran penting dalam mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas mengingat sistem peradilan yang berlaku di Indonesia yaitu Integrated Criminal Justice System. Forkor Penanganan TPP beranggotakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI-AL, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketanagakerjaan, Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung.

Dalam hal operasi penegakan hukum tindak pidana perikanan dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Ikan Secara Ilegal atau yang dikenal dengan sebutan Satgas 115 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015. Wadah yang beranggotakan unsur dari KKP, TNI AL, Polri, Bakamla dan Kejaksaan Agung ini bertugas mengembangkan  dan  melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien, termasuk pula tugas Satgas meliputi kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (unreported fishing).

Untuk permasalahan sarana prasarana PPNS Perikanan, tiga tahun terakhir Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP)  mendapatkan alokasi anggaran yang sangat besar terutama dalam penguatan sarana prasarana dalam melaksanakan pengawasan kelautan dan perikanan hal ini untuk pemantauan operasi kapal perikanan melalui sistem pemantuan terintegrasi antara Pusat Pengendali (Pusdal), Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP, Kapal Pengawas, hingga Surat Keterangan Aktivasi Transmiter (SKAT) Vessel Monitoring System. Dengan adanya sarana prasarana ini dapat digunakan untuk kepentingan pemeriksaan pendahuluan sebagai petunjuk/informasi bahkan dapat saja menjadi bukti permulaan yang cukup. Disamping itu permasalahan mengenai biaya penyidikan meliputi honor penyidik, penerjemah dan saksi ahli, yang biaya pemberkasan perkara diserahkan kepada Penyidik setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (Proses P21) atau pada saat diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) hal ini untuk mengukur tingkat keberhasilan penyidikan. Telah dialokasikan pula anggaran untuk biaya penanganan awak kapal perikanan yang ditahan, biaya ini diserahkan kepada penyidik pada saat proses penyidikan dengan menghitung jumlah awak kapal perikanan yang ditahan dan dikalikan maksimal 30 (tiga puluh) hari masa tahanan. Untuk biaya penanganan barang bukti diserahkan juga pada saat proses penyidikan dengan menghitung hari masa penyidikan sesuai dengan Standar Biaya Khusus.

Permasalahan lainnya mengenai dampak pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat polemik mengenai tidak adanya lagi  kewenangan pemerintah kabupaten/kota atas urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk jarak 4 mil laut, pengawasan ini diserahkan kepada pemerintah provinsi. Hal ini berimbas tidak terlembaganya PPNS Perikanan pemerintah kabupaten/kota dalam Satuan Tugas Pelaksana Daerah (SKPD), untuk mengatasi hal ini maka peran pemerintah provinsi sangat diperlukan untuk memberdayakan PPNS Perikanan di pemerintah kabupaten/kota dengan melaksanakan kegiatan pengawasan di kabupaten/kota.

PPNS Perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia sampai saat ini berjumlah 540 orang (Tabel 1), menurut hasil penelitian LIPI jumlah personil PPNS Perikanan ini belum signifikan untuk penanganan kasus tindak pidana perikanan ditambahkan pula dengan jumlah wilayah perairan Indonesia yang lebih dari 3.500.000 KM2.

Tabel 1 : Jumlah PPNS Perikanan
No
Unit Kerja
Jumlah
1
Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
91
2
UPT Ditjen PSDKP
169
3
Dinas Kelautan dan Perikanan
280
TOTAL
540
 Sumber : Direktorat Penanganan Pelanggaran

Tabel 2 : Sebaran PPNS pada UPT Ditjen PSDKP Tahun 2016
No
Unit Kerja
Jumlah
1
Pangkalan PSDKP Jakarta
60
2
Pangkalan PSDKP Bitung
35
3
Stasiun PSDKP Pontianak
30
4
Stasiun PSDKP Belawan
26
5
Stasiun PSDKP Tual
18
TOTAL
169
Sumber : Direktorat Penanganan Pelanggaran



Berdasarkan data diatas sebaran PPNS Perikanan di Indonesia tidak merata di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Satuan Pengawas (Satwas) dan Dinas Kelautan dan Perikanan, hal ini ditambah pula dengan kewenangan lingkup wilayah kerja yang dimiliki PPNS Perikanan. Untuk mengatasi hal ini maka Ditjen PSDKP melakukan perubahan wilayah kerja PPNS Perikanan, untuk PPNS Perikanan Kota/Kabupaten dinaikkan wilayah kerjanya sampai tingkat provinsi, PPNS Pusat dan UPT wilayah kerjanya mencakup seluruh Indonesia.

Penghitungan jumlah ideal PPNS Perikanan sampai saat ini belum dikeluarkan oleh Ditjen PSDKP, penulis mengasumsikan jumlah penyidik yang ideal berbanding lurus dengan jumlah unit kerja yang tersebar atau luas wilayah perairan, baik itu unit kerja dari Ditjen PSDKP dan unit kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk Ditjen PSDKP telah terbentuk 14 UPT PSDKP dan 58 Satwas PSDKP, selain itu dapat juga dengan melihat  jumlah ideal PPNS Perikanan berbanding lurus dengan jumlah kasus yang ditangani atau tingkat kerawanan tindak pidana perikanan. Adapun kasus yang ditangani PPNS Perikanan dalam kurun waktu tiga terakhir dapat dilihat dalam Tabel 4.



Tabel diatas menunjukkan sejak Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, PPNS Perikanan semakin banyak menangani kasus tindak pidana perikanan, hal ini dikarenakan dengan bertambahnya armada Kapal Pengawas dan dilaksanakannya diklat rekrutmen PPNS Perikanan setiap tahun serta dilaksanakannya pelatihan peningkatan kapasitas PPNS Perikanan berupa Pelatihan Teknik Pengungkapan Kasus, Temu Teknis Aparat Penegak Hukum Perikanan, dan juga Temu Koordinasi PPNS Perikanan yang menjadi cikal bakal terbentuknya Asosiasi PPNS Perikanan sebagai wadah pemersatu yang bertujuan meningkatkan profesionalisme, membentuk jaringan komunikasi dan peningkatan kinerja PPNS Perikanan. Dengan berbagai pelaksanaan kegiatan capacity building diharapkan meningkatkan kualitas PPNS Perikanan yang mempunyai kemampuan khusus, karena kasus tindak pidana perikanan masuk kategori pidana khusus bukan pidana biasa.

Untuk kasus yang telah ditangani oleh PPNS Perikanan meliputi penggunaan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan yang dilindungi, modifikasi kapal perikanan secara ilegal, menggunakan nakhoda dan ABK Asing, Transhipment, dan pemboman ikan. Adapun kasus-kasus yang mendapatkan atensi publik yang ditangani oleh PPNS Perikanan yaitu kasus penyelundupan benih lobster ke Vietnam, kasus kasus Kapal Silver Sea berbendera Thailand, kasus Kapal Gui Bei Yu berbendera Tiongkok, dan kasus PT. PBR di Benjina yang telah menjadi perhatian internasional.

Kasus penyelundupan benih lobster sebanyak 2.116 ekor  ke Vietnam di Lombok yang dilakukan warga negara Taiwan kasusnya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan vonis 3,5 tahun penjara dan denda 1 miliar. Kasus kapal Silver Sea 2 yang ditangkap oleh TNI AL pada 12 Agustus 2015 kemudian diserahkan oleh PPNS Perikanan atas dugaan transhipment saat ini sementara dalam proses penyidikan. Kasus Kapal Gui Bei Yu 10078 yang tidak memiliki dokumen penangkapan dan menggunakan alat tangkap terlarang telah memasuki proses banding. Sedangkan kasus PT. PBR di Benjina yang memiliki 52 Kapal Ikan merupakan tantangan besar bagi PPNS Perikanan, karena kasus ini terbongkar setelah adanya praktek perbudakan, selain itu diharapkan melalui penanganan kasus PT. PBR Benjina dapat menjadi pintu gerbang untuk menangani tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh korporasi.

Kesimpulan

­
Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan PPNS Perikanan menjadi pilar penegakan hukum tindak pidana perikanan dalam upaya mengusung misi KKP yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan dengan melihat rekapitulasi data banyaknya kasus yang ditangani oleh PPNS Perikanan. Untuk permasalahan mengenai koordinasi antar penyidik telah dieliminir dengan penandatanganan PKB antara KKP dengan TNI AL dan Polri, serta telah dibentuknya dua wadah koordinasi yaitu Forkor Penanganan TPP dan Satgas 115. Permasalahan sarana dan prasarana  telah cukup teratasi dengan berbagai anggaran yang tersedia. Sedangkan permasalahan minimnya tenaga PPNS Perikanan, sulit untuk mengukur hal ini karena tidak adanya data jumlah ideal tenaga PPNS Perikanan yang dikeluarkan oleh Ditjen. PSDKP KKP tetapi dengan 540 PPNS Perikanan yang ada diharapkan dapat diberikan berbagai macam pelatihan untuk peningkatan kualitas PPNS Perikanan, misalnya Pelatihan Teknik Pengungkapan Kasus Destructive Fishing (Scientific Investigation Crime) atau Pelatihan Diklat Intelijen Dasar hal ini dengan melihat adanya tahapan pemeriksaan pendahuluan sebelum penyidikan.


Jakarta, 6 Februari 2017



Sherief Maronie, SH. MH.
Analis Hukum pada Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, KKP

* tulisan ini dapat juga dilihat pada http://www.djpsdkp.kkp.go.id

Kamis, 14 April 2016

Forum Koordinasi Sebagai Wadah Persamaan Persepsi Penanganan Tindak Pidana Perikanan


Add caption

Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus disertai dengan upaya pengawasan dimana di dalamnya terdapat upaya penegakan hukum agar semua aturan yang berlaku dipatuhi, penegakan hukum tentunya akan maksimal ketika ada koordinasi antara instansi terkait. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, merupakan landasan hukum yang digunakan untuk penegakan hukum di bidang perikanan yang dalam Pasal 73 ayat (5) mengamanatkan adanya koordinasi penanganan tindak pidana perikanan, menteri yang dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan dapat membentuk Forum Koordinasi.
 Forum koordinasi sebagaimana dimaksud di atas, eksistensinya telah terbentuk sejak tahun 2005 dengan nama Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan yang pembentukannya melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 13/MEN/2005 yang kemudian diubah melalui Permen KP Nomor 11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, yang keanggotannya berasal dari beberapa instansi penegak hukum yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian RI, TNI-AL, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Seiring adanya perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta menyadari akan pentingnya keikutsertaan instansi yang berperan dalam menangani awak kapal asing khususnya dalam mempercepat proses koordinasi dengan asal awak kapal asing maka Permen pembentukan forum koordinasi tersebut telah diubah menjadi Permen KP Nomor 18/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permen KP Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan dengan penambahan anggota dari Kementerian Luar Negeri.
Sampai saat ini telah terbentuk 31 Forum Koordinasi di Tingkat Provinsi dan 11 Forum Koordinasi di tingkat Kabupaten / Kota. Tiga provinsi yang belum terbentuk yaitu Riau, Kalimantan Utara dan Papua.
Tujuan terbentuknya forum koordinasi adalah untuk memperlancar komunikasi serta tukar menukar data, informasi, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana di bidang perikanan secara terpadu, yang dimaksudkan dalam rangka optimalisasi penanganan dan keberhasilan proses hukum perkara di bidang perikanan melalui wadah kerja sama antar aparat penegak hukum. Kerja sama antar aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) memiliki peran penting dalam mecapai maksud dan tujuan tersebut di atas mengingat sistem peradilan yang berlaku di Indonesia yaitu Integrated Criminal Justice System. Adapun fungsi forum koordinasi berdasarkan sebagai berikut :
  • Koordinasi kegiatan penyidikan;
  • Identifikasi, jenis, modus operandi, volume/frekuensi, dan penyebaran praktik tindak pidana di bidang perikanan;
  • Penetapan jenis tindak pidana perikanan yang diprioritaskan untuk di proses secara bertahap;
  • Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana perikanan;
  • Identifikasi, pengukuran, dan analisa signifikansi tindak pidana perikanan secara periodik;
  • Perancangan bentuk-bentuk koordinasi kegiatan-kegiatan pemberantasan tindak pidana perikanan;
  • Perumusan dan pemutakhiran strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
  • Pemantauan dan penyajian laporan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
  • Pengkajian dan evaluasi efektifitas strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan secara berkelanjutan.
Dalam pelaksanaan tugas teknis anggota forum koordinasi dibantu oleh Tim Teknis Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan yang dibentuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan, hal ini berdasarkan Pasal 6 Permen KP Nomor 13/MEN/2005.
Tim teknis tersebut terdiri dari Pengarah, Tim Teknis Penanganan Perkara Tingkat Penyidikan dan Penuntutan, Tim Teknis Penanganan Barang Bukti, dan Tim Teknis Penanganan Awak Kapal. Pembentukan tim teknis ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 04/MEN/2007 tentang Pembentukan Tim Teknis Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, tetapi masa kerja tim teknis ini telah berakhir pada Tahun Anggaran 2007. Tim Teknis ini bertugas menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk penanganan perkara tingkat penyidikan dan penuntutan, SOP untuk penanganan barang bukti, SOP untuk penanganan awak kapal, menyiapkan materi sebagai bahan koodrinasi forum dalam melakukan kegiatan secara periodik, serta memberikan masukan.
Untuk itu dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu dilaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan persamaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana di bidang perikanan. Salah satu langkah yang perlu ditempuh dalam menciptakan aparat penegak hukum yang memiliki kesamaan persepsi dalam penyelesaian kasus tindak pidana perikanan salah satunya dengan kembali membentuk Tim Teknis Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan melalui rapat koordinasi pembentukan tim teknis.
Dengan terlaksananya rapat pembentukan tim teknis diharapkan dapat meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antar aparat penegak hukum, yang lebih lanjut berdampak positif dalam mendukung upaya penyelesaian tindak pidana perikanan yang cepat, tepat dan akuntabilitas.   

Jakarta, 14 April 2016



 
Sherief Maronie, SH. MH.