Postingan

Peranan PPNS Perikanan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan

Gambar
Masalah perikanan tangkap yang melanggar hukum atau lebih dikenal dengan istilah Illegal Fishing sebenarnya sudah menjadi masalah klasik. Mengapa dikatakan klasik ? karena masalah ini telah ada dari zaman dulu yang seakan-akan tidak ada habisnya. Tetapi Isupemberantasan illegal fishing dalam kurun waktu dua tahun terakhir di Indonesia sering mengemuka di media hal ini dikarenakan komitmen tegas yang digaungkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. 
Berita penangkapan kapal asing dan berita penenggelaman kapal asing oleh aparat penegak hukum di bidang perikanan makin sering kita dapatkan, melalui aksi pemberantasan illegal fishing isu-isu yang ada terungkap bukanlah soal illegal fishing. Namun banyak ditemukan tentang ijin dokumentasi yang disalahgunakan, perbudakan dan perdagangan manusia, serta tindakan kriminal lainnya seperti bongkar muat kapal di tengah laut (transhippment). Berbagai tindakan kriminal inilah kemudian dikenal istilah Illegal, Unreported, dan Unregulated …

Kurungan Badan Pengganti Denda terhadap Tindak Pidana Perikanan di WPP-RI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)

* ditulis oleh Topan Renyan (Expert at Secretariat RPOA-IUUF) Dengan luasan laut mencakup sekitar 2.7 juta km2, Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar yang ada di dunia[1]. Perjuangan dalam membentuk pengakuan akan Negara Kepulauan oleh Kabinet Djuanda dan Mochtar Kusumaatmaja merupakan suatu prestasi yang tidak dapat dipandang sebelah mata[2]. Hasil dari perjuangan tersebutlah yang membuat kita dapat menikmati wilayah laut territorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif termasuk sumber daya landas kontinen yang dapat dipergunakan seutuhnya dan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Indonesia yang berbatasan dengan sepuluh Negara tetangga dan sembilan puluh dua pulau terluar yang langsung berbatasan dengannya, membutuhkan kebijakan pengelolaan sumber daya laut yang didukung dengan peraturan dan perundangan yang dapat mengakomodir keseimbangan antara pengawasan dan pemanfaatan sumber daya tersebut. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan …

Relevansi Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi Dengan Tindak Pidana Perikanan

Gambar
Pengaturan terhadap korporasi dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaiamana diubah dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan) masih tergolong lemah, meskipun di dalam UU Perikanan telah diatur tentang prinsip pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, serta pihak yang dapat dibebankan tanggung jawab ketika korporasi melakukan delik, namun menurut hemat penulis, pengaturan tentang prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang perikanan masih menimbulkan penafsiran yang bersifat multi-interpretatif dan memiliki kelemahan. Kelemahan dimaksud menyangkut persoalan yang substansial, khususnya jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban korporasi. Kelemahan itu antara lain, UU Perikanan tidak mengatur kriteria atau rumusan tentang korporasi dikatakan melakukan suatu delik, dimana dalam UU Perikanan, pertanggungjawaban pidana korporasi hanya terdapat dalam Pasal 101 yang pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana korporasi dibebankan terhadap pen…

Permasalahan Kode Etik PPNS Perikanan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS Perikanan) merupakan pilar utama penegakan hukum tindak pidana perikanan dalam upaya mengusung misi KKP yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. PPNS Perikanan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada pasal 73A memiliki 12 kewenangan, yaitu : 1). menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan; 2). memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;  3). membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; 4). menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan; 5). menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan; 6). Memeriksan kelengkapan dan keabsahan dokumen usah…