Wednesday, April 13, 2016

Forum Koordinasi Sebagai Wadah Persamaan Persepsi Penanganan Tindak Pidana Perikanan


Add caption

Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus disertai dengan upaya pengawasan dimana di dalamnya terdapat upaya penegakan hukum agar semua aturan yang berlaku dipatuhi, penegakan hukum tentunya akan maksimal ketika ada koordinasi antara instansi terkait. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, merupakan landasan hukum yang digunakan untuk penegakan hukum di bidang perikanan yang dalam Pasal 73 ayat (5) mengamanatkan adanya koordinasi penanganan tindak pidana perikanan, menteri yang dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan dapat membentuk Forum Koordinasi.
 Forum koordinasi sebagaimana dimaksud di atas, eksistensinya telah terbentuk sejak tahun 2005 dengan nama Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan yang pembentukannya melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 13/MEN/2005 yang kemudian diubah melalui Permen KP Nomor 11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, yang keanggotannya berasal dari beberapa instansi penegak hukum yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian RI, TNI-AL, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Seiring adanya perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta menyadari akan pentingnya keikutsertaan instansi yang berperan dalam menangani awak kapal asing khususnya dalam mempercepat proses koordinasi dengan asal awak kapal asing maka Permen pembentukan forum koordinasi tersebut telah diubah menjadi Permen KP Nomor 18/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permen KP Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan dengan penambahan anggota dari Kementerian Luar Negeri.
Sampai saat ini telah terbentuk 31 Forum Koordinasi di Tingkat Provinsi dan 11 Forum Koordinasi di tingkat Kabupaten / Kota. Tiga provinsi yang belum terbentuk yaitu Riau, Kalimantan Utara dan Papua.
Tujuan terbentuknya forum koordinasi adalah untuk memperlancar komunikasi serta tukar menukar data, informasi, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana di bidang perikanan secara terpadu, yang dimaksudkan dalam rangka optimalisasi penanganan dan keberhasilan proses hukum perkara di bidang perikanan melalui wadah kerja sama antar aparat penegak hukum. Kerja sama antar aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) memiliki peran penting dalam mecapai maksud dan tujuan tersebut di atas mengingat sistem peradilan yang berlaku di Indonesia yaitu Integrated Criminal Justice System. Adapun fungsi forum koordinasi berdasarkan sebagai berikut :
  • Koordinasi kegiatan penyidikan;
  • Identifikasi, jenis, modus operandi, volume/frekuensi, dan penyebaran praktik tindak pidana di bidang perikanan;
  • Penetapan jenis tindak pidana perikanan yang diprioritaskan untuk di proses secara bertahap;
  • Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana perikanan;
  • Identifikasi, pengukuran, dan analisa signifikansi tindak pidana perikanan secara periodik;
  • Perancangan bentuk-bentuk koordinasi kegiatan-kegiatan pemberantasan tindak pidana perikanan;
  • Perumusan dan pemutakhiran strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
  • Pemantauan dan penyajian laporan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
  • Pengkajian dan evaluasi efektifitas strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan secara berkelanjutan.
Dalam pelaksanaan tugas teknis anggota forum koordinasi dibantu oleh Tim Teknis Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan yang dibentuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan, hal ini berdasarkan Pasal 6 Permen KP Nomor 13/MEN/2005.
Tim teknis tersebut terdiri dari Pengarah, Tim Teknis Penanganan Perkara Tingkat Penyidikan dan Penuntutan, Tim Teknis Penanganan Barang Bukti, dan Tim Teknis Penanganan Awak Kapal. Pembentukan tim teknis ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 04/MEN/2007 tentang Pembentukan Tim Teknis Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, tetapi masa kerja tim teknis ini telah berakhir pada Tahun Anggaran 2007. Tim Teknis ini bertugas menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk penanganan perkara tingkat penyidikan dan penuntutan, SOP untuk penanganan barang bukti, SOP untuk penanganan awak kapal, menyiapkan materi sebagai bahan koodrinasi forum dalam melakukan kegiatan secara periodik, serta memberikan masukan.
Untuk itu dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu dilaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan persamaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana di bidang perikanan. Salah satu langkah yang perlu ditempuh dalam menciptakan aparat penegak hukum yang memiliki kesamaan persepsi dalam penyelesaian kasus tindak pidana perikanan salah satunya dengan kembali membentuk Tim Teknis Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan melalui rapat koordinasi pembentukan tim teknis.
Dengan terlaksananya rapat pembentukan tim teknis diharapkan dapat meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antar aparat penegak hukum, yang lebih lanjut berdampak positif dalam mendukung upaya penyelesaian tindak pidana perikanan yang cepat, tepat dan akuntabilitas.   

Jakarta, 14 April 2016



 
Sherief Maronie, SH. MH.
 




Tuesday, March 29, 2016

Video Pengejaran Kapal Ikan Asing asal Taiwan Oleh Kapal Pengawas Perikanan Hiu 4



Diterbitkan tanggal 24 Mar 2016
Pengejaran Kapal Ikan Asing asal Taiwan oleh Kapal Pengawas Perikanan HIU 004 yang diduga melakukan pelanggaran IUU Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Repubik Indonesia.

Pembahasan tentang Pengejaran Seketika (Hot Pursuit) baca di http://goo.gl/Bc5Zhy

Sumber : Humas PSDKP


Wednesday, March 23, 2016

Hot Persuit Dalam UU Perikanan


Hot Persuit Dalam UU Perikanan



“Kita harus mengamankan lautan kita dari penjerahan pihak asing”, demikian pernyataan Presiden RI Joko Widodo saat di Istana Negara, pada 6 Desember  2014, setelah pelaksanaan penenggelaman 3 Kapal Ikan Asing (KIA) di Tarempa pada tanggal 5 Desember 2014. Penggalan kalimat ini merupakan sikap tegas Pemerintah Indonesia dalam menindak para pelaku illegal fishing.

Dalam seminggu ini ada dua kejadian menarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, pertama aksi heroik Kapal Pengawas KKP Hiu 11 beserta awak kapalnya dalam menindak kapal tangkapan KM Kwey Fey 10078 yang dilindungi oleh Coastguard Tiongkok sehingga menyulutkan kembali konflik klasik masalah perebutan Natuna antara Indonesia dengan Tiongkok. Kedua, aksi Kapal Patroli Indonesia di Selat Malaka dalam mengejar hingga memberikan tembakan kepada Kapal MV Sheng Te Tsei sehingga menimbulkan protes dari Pemerintah Taiwan. Namun tulisan ini tidaklah menganalisa kedua kejadian tersebut, tetapi hanya mendeskripsikan mengenai hak pengejaran seketika atau yang dikenal dengan istilah hot persuit yang tentunya ada dalam kejadian tersebut.

Video pengejaran Kapal Ikan Asing asal Taiwan http://goo.gl/9wtMm6

Hot Persuit diatur dalam Pasal 111 Unclos (United Nation Convention on the Law Of the Sea) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Hot Persuit merupakan salah satu bentuk penegakan hukum dan kedaulatan di laut sebagai suatu hal yang diakui eksistensinya oleh negara-negara lain, yang artinya hak untuk melakukan pengejaran terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah teritorial suatu negara.

Pasal 111 Unclos  menguraikan syarat-syarat pengejaran serta kompensasi atau ganti kerugian atas penghentian kapal yang ditahan dalam keadaan yang tidak dibenarkan untuk dilaksanakan pengejaran. Adapun syarat-syarat pengejaran seketika sebagai berikut:
  1. Pengejaran harus dimulai pada waktu kapal asing sedang berada di perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial atau zona tambahan negara yang mengejar, jika kapal asing tersebut berada di dalam zona tambahan, pengejaran hanya dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran terhadap hak-hak di zona tambahan;
  2. Hak pengejaran seketika dilaksanakan secara mutatis mutandis terhadap pelanggaran pada ZEE atau pada landas kontinen dan hak pengejaran seketika berhenti setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorial dari negaranya sendiri atau negara ketiga;
  3. Pengejaran seketika hanya dapat dilakukan oleh kapal-kapal perang atau pesawat militer atau pesawat lainnya milik pemerintah yang diberi kewenangan;
  4. Pengejaran hanya dapat dimulai setelah diberikannya tanda visual atau tanda signal (untuk perintah berhenti) pada jarak yang dapat dilihat atau didengar oleh kapal asing.
Disamping itu diatur pula dalam Pasal 19 Unclos tentang lintas suatu kapal asing harus dianggap membahayakan kedamaian atau keamanan negara pantai apabila kapal tersebut di wilayah laut teritorial suatu negara melakukan kegiatan antara lain setiap kegiatan perikanan, atau setiap kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas. Menghadapi kapal asing yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini, Negara pantai memiliki kewenangan untuk mempertahankan kedaulatan negaranya, dalam hal ini wilayah perairan teritorialnya agar tidak terjadi pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing.

Dihubungkan dengan Undang-Undang Perikanan, maka hot persuit dapat kita temukan dalam Pasal 66 C Huruf K UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dijelaskan bahwa "pengawas perikanan berwenang melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan".

Dalam redaksi pasal ini terutama dalam kata "tindakan khusus" dapat ditafsirkan sebagai suatu hak  untuk melakukan pengejaran (hot persuit) dengan syarat kapal target operasi berusaha melarikan diri serta membahayakan kapal pengawas dan awak kapalnya.

Pasal 51 Piagam PBB 1945 menegaskan pula bahwa dibenarkan adanya penggunaan kekuatan apabila dalam upaya pembelaan diri (self defence). Penggunaan kekuatan pada masa damai dalam rangka menghadapi serangan maupun ancaman yang bersifat langsung dan segera yang mengancam keselamatan negara atau unsur/satuan, merupakan hak beladiri yang melekat pada masing-masing negara. Persepsi tentang kapan, dan pada situasi kondisi bagaimana penggunaan kekuatan dapat dikatakan sebagai tindakan beladiri, tergantung kepada masing-masing negara.

Adapun cara penghentian seketika (hot pursuit) kapal yang diduga melakukan tindak pidana dengan prosedur sebagai berikut:[1]
a. Komandan Kapal/Nakhoda memberikan aba-aba, laksanakan ”Peran Pemeriksaan”.
b.    Memberikan isyarat untuk berkomunikasi dengan cara:
1.  Mengibarkan bendera ”K” (Pada batas cuaca yang dapat dilihat);
2.  Optis lampu ”KKK” (Pada batas cuaca yang dapat dilihat);
3.  Semaphore, huruf ”K” (Pada batas cuaca yang dapat dilihat);
4.  Radio komunikasi channel 16.
c.    Apabila komunikasi gagal, perintah berhenti dilaksanakan dengan cara:
1.  Mengibarkan bendera untuk petunjuk ”L” (Pada batas cuaca yang dapat dilihat);
2.  Megaphone (Pada batas yang dapat didengar);
3.  Isyarat gauk/suling.
d.   Jika permintaan untuk berkomunikasi dan perintah berhenti menurut cara-cara diatas tidak diindahkan, maka diberikan tembakan peringatan dimulai dari kaliber kecil sampai kaliber besar dengan menggunakan amunisi jenis peluru hampa ataupun peluru tajam ke arah atas.
e.  Jika peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) tersebut tetap tidak diindahkan, laksanakan peringatan terakhir dengan tembakan ke arah laut di sekitar haluan kapal yang percikan airnya dapat dilihat oleh kapal yang dicurigai.
f.   Apabila setelah dilakukan peringatan terakhir kapal tidak juga berhenti, dapat diambil tindakan sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 jo Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Dalam rangka melaksanakan tindakan  menurut hukum yang bertanggungjawab dengan menembak ke arah badan kapal pada tempat yang diperkirakan tidak ada ABK-nya dan laksanakan pertolongan yang diperlukan.
g.    Dalam hal kapal melakukan manuver yang membahayakan dan/ atau melakukan perlawanan terhadap Nakhoda/ABK Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri, dapat diambil tindakan bela diri secara proporsional dan sejauh mungkin menghindari jatuhnya korban.
Pengejaran seketika yang disertai dengan penembakan oleh aparat penegak hukum terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana perikanan dapat disimpulkan tujuannya adalah untuk melindungi sumber kekayaan alam yang ada di ZEE atau perairan Indonesia serta untuk memberikan efek jera sebagai bentuk ketegasan Pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan, yang telah diatur dalam Pasal 111 Unclos dan dalam Pasal 66 C Huruf K UU Perikanan.


 Jakarta, 23 Maret 2016


Sherief Maronie
Analis Hukum pada Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, KKP


[1] Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan dalam Piagam Kesepakatan Bersama Antara KKP, TNI Al dan Polri.