Postingan

Pengadilan Perikanan Elemen Pendukung Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan

Gambar
Latar Belakang Terbentuknya Pengadilan Perikanan Semangat pembentukan pengadilan khusus perikanan ini dilandasi dengan semangat untuk mengatasi krisis “ketidakberdayaan” lembaga-lembaga peradilan yang ada dalam menjawab berbagai persoalan hukum khususnya yang terkait penegakan hukum tindak pidana perikanan. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara lain, memiliki sumber daya perikanan yang potensial dan merupakan sentra perikanan nasional sering menjadi target bagi kapal perikanan asing maupun lokal dalam melakukan penangkapan ikan secara illegal. Proses hukum yang ada dinilai jauh dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah semakin pesatnya kemajuan teknologi dan semakin kompleksnya persoalan-persoalan hukum di bidang perikanan, maka dibutuhkan suatu lembaga peradilan yang profesional dan didukung oleh sumber daya manusia yang menguasai persoalan tersebut. Kehadiran pengadilan perikanan diharapkan dapat memberikan k…

Kurungan Badan Pengganti Denda terhadap Tindak Pidana Perikanan di WPP-RI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)

* ditulis oleh Topan Renyan (Expert at Secretariat RPOA-IUUF) Dengan luasan laut mencakup sekitar 2.7 juta km2, Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar yang ada di dunia[1]. Perjuangan dalam membentuk pengakuan akan Negara Kepulauan oleh Kabinet Djuanda dan Mochtar Kusumaatmaja merupakan suatu prestasi yang tidak dapat dipandang sebelah mata[2]. Hasil dari perjuangan tersebutlah yang membuat kita dapat menikmati wilayah laut territorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif termasuk sumber daya landas kontinen yang dapat dipergunakan seutuhnya dan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Indonesia yang berbatasan dengan sepuluh Negara tetangga dan sembilan puluh dua pulau terluar yang langsung berbatasan dengannya, membutuhkan kebijakan pengelolaan sumber daya laut yang didukung dengan peraturan dan perundangan yang dapat mengakomodir keseimbangan antara pengawasan dan pemanfaatan sumber daya tersebut. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan …