Penegakan Hukum Terhadap Sumber Daya Ikan yang Dilindungi



Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah khususnya di sektor kelautan dan perikanan, tercatat oleh LIPI pada tahun 2014 terdapat 450 spesies karang, 3476 spesies ikan, 13 spesies lamun, 48 spesies mangrove, 309 spesies krustasea, 6 spesies penyu, 35 spesies mamalia laut, dan 221 spesies hiu dan pari. Upaya perlindungan terhadap kekayaan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Pengertian ikan dalam UU Perikanan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagain dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, pada Pasal 7 ayat (6) UU Perikanan ditegaskan jenis-jenis ikan yaitu : a) ikan bersirip (pisces); b) udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (crustacea), c) kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (mollusca), d) ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterata), e) teripang, bulu babi, dan sebangsanya (echinodermata), f) kodok dan sebangsanya (amphibia), g) buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (reptilia), h) paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (mammalia), i) rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae), dan j) biota perairan lainnya. Luasnya pengertian ikan tersebut menunjukkan bahwa perairan nasional mengandung kekayaan hayati dengan berjuta organisme yang membutuhkan penanganan dan perlindungan berkesinambungan, sehingga konservasi dan pengembangan potensi sumber daya ikan tetap terjaga dan terkontrol.
Terkait dengan ikan yang dilindungi diatur pada beberapa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu :
  1. Keputusan  Menteri  KP  Nomor  18  Tahun  2013  Tentang  Penetapan  Status  Perlindungan Penuh Hiu Paus (Rhincodon Typus);
  2. Peraturan Menteri KP Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengeluaran ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna Spp) dari wilayah negara republik indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia;
  3. Peraturan Menteri  KP  Nomor 19 Tahun 2012  Tentang  Larangan  Pengeluaran Benih  Sidat  (Anguilla  Spp)  dari  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia  Ke  Luar  Wilayah Negara Republik Indonesia;
  4. Peraturan Menteri KP Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus Spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
  5. Peraturan Menteri KP Nomor 21 Tahun 2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana dan Benih Ikan Botia Hidup dari Wilayah Negara RI ke luar Wilayah Negara RI;
  6. Keputusan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta;
  7. Keputusan Menteri KP Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Penetapan Status Perlindungan terbatas Bambu Laut (Isis spp)
  8. Keputusan Menteri KP Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan terbatas Ikan Napoleon (Chielinus Undulatus);
  9. Keputusan Menteri KP Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Penetapan Status Perlindungan terbatas Ikan Terubuk (Tenualosa macrura);
  10. Keputusan Menteri KP Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Penetapan Status Perlindungan terbatas Ikan Terubuk (Tenualosa ilisha).

Adapun larangan dan sanksinya diatur pada Pasal 88 UU Perikanan yang mengatur pelarangan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan RI sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), sedangkan pada Pasal 100 mengatur menganai ketentuan pelanggaran dari Pasal 7 ayat (2).
PPNS Perikanan sebagai salah satu penyidik dalam UU Perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir telah melaksanakan penyidikan terhadap ikan yang dilindungi sebanyak 21 (dua puluh satu) kasus. Adapun rincian kasusnya sebagai berikut :
Tahun
Kasus Ikan yang Dilindungi
Lokasi
Proses Hukum
2015
Melakukan Pengeluaran Benih Lobster Hidup dari Denpasar ke Batam
Cargo Internasional Bandar Udara Ngurah Rai Bali
Penyidikan
Pengeluaran Lobster karapas ukuran kurang dari 8 cm
Cargo Internasional Bandar Udara Ngurah Rai Bali
Pemeriksaan Pendahuluan
Melakukan transaksi jual beli/Mengedarkan insang Pari Manta dan tulang ikan Pari Manta
Lombok Timur
Inkracht
Melakukan peredaran lobster dengan ukuran yang dilarang
Mataram
Inkracht
Melakukan pengiriman dan peredaran sirip ikan hiu martil
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
Inkracht
2016
Melakukan pengeluaran ikan yang dilarang
Bandara Internasional Soekarno Hatta
Inkracht
Penjualan Telur Penyu
Tanjungpinang, Kep. Riau
Pembinaan
Keramba Jaring Apung PT Air Biru Maluku, P. Kasumba, Kec. Wiasala, Kab. Seram Bagian Barat
Penyidikan
Penjualan Insang Pari Manta Kering sejumlah 9,40 kg
Pelabuhan Ratu, Sukabumi
Inkracht
Penjualan benih lobster sebanyak 3.256 ekor
Sukabumi
Inkracht
Perdagangan Pari Manta
Lombok Timur
Inkracht
Pengeluaran Jellyfish tanpa disertai Sertifikat Kesehatan (HC)
Surabaya
Penyidikan
Pengeluaran sirip Hiu kering tanpa disertai Sertifikat Kesehatan (HC)
Surabaya
Inkracht
2017
Mengedarkan insang Pari Manta, tulang pari manta, dan sirip ikan hiu paus
Jember
Inkracht
Pidana penjara 6 bulan dan denda Rp. 250.000.000,-
Pengolahan Pari Manta
Sidoarjo
Kasasi
Pengedaran insang dan tulang Pari Manta
Lamongan
Tersangka melarikan diri
2018
Perdagangan Ikan Napoleon
Ternate
SP3
Perdagangan Benih Lobster
Sumbawa
Inkracht
Pidana penjara 2 bulan 15 hari dan denda Rp. 500.000,- subsider 1 bulan kurungan
Perdagangan Sirip Hiu Kering
Rokan Hilir
Proses Persidangan
2019
Pengiriman Sirip Pari Gergaji
Sidoarjo
Inkracht
Pidana penjara 1 bulan, dan pidana denda Rp. 20.000.000,-
Pengeluaran Kepiting Bertelur
Balikpapan
P-21
Sumber : Dit. Penanganan Pelanggaran, November 2019
Sebagai contoh kasus tahun 2015, PPNS Perikanan berhasil membongkar jaringan pengedar lobster, yaitu sepasang suami istri David Tan (kebangsaan Taiwan) dan Vita Novijana yang diduga menampung/mengadakan dan/atau mengedarkan lobster sebanyak 23.670 ekor dalam 146 kantong plastik beroksigen yang dikemas dalam 10 bok styrofoam di bawah ukuran 8 cm, kedua Terdakwa  didakwa melanggar Pasal 88 jo. Pasal 16 ayat (1), Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf m dan n UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Permen KP Nomor 1 Tahun 2015 tentang penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Hakim PT Mataram melalui putusan nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR menyatakan memperbaiki putusan PN Mataram Nomor 545/Pidsus/2016/PN.Mtr yaitu menjatuhkan pidana terhadap David Tan selama 3 tahun. Dan Vita Novijana selama 1 tahun 6 bulan dengan masing-masing denda 1 Milyar. Kasus yang berkaitan dengan David Tan terjadi di Batam, Bintan, dan yang terakhir ketika group David Tan melakukan ekspor melalui Bandara Sukarno Hatta, dengan modus barang yang akan diseludupkan oleh Groupnya David Tan tidak melewati pintu X-Ray.
Hal yang menarik terkait pengawasan terhadap ikan yang dilindungi yaitu adanya dualisme manajemen otorita terhadap penetapan sumber daya ikan yang dilindungi, disatu sisi dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Satwas dan Permen LHK Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi yang melindungi ± 48 spesies ikan, sedangkan di sisi lain Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan amanat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang melindungi ± 13 spesies ikan. Selain itu permasalahan lain muncul terkait dengan penanganan barang bukti ikan yang dilindungi karena adanya kontrakdiksi antara kepentingan ikan yang dilindungi sebagai barang bukti di persidangan dengan semangat untuk melastarikan ikan yang dilindungi melalui pelapas liaran sesegera mungkin.
Akibat dari adanya dualisme manajemen otorita terhadap ikan yang dilindungi, pada tahun 2018, PPNS Perikanan di Satwas PSDKP Surabaya mengalami keraguan untuk melaksanakan penyidikan atas tindak pidana terkait pengiriman sirip Pari Gergaji dikarenkan pengaturan mengenai Pari Gergaji tidak diatur dalam Peraturan atau Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, tetapi diatur dalam Permen LHK Nomor 106 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tumbuhan Satwa yang Dilindungi. Namun setelah melalui koordinasi lintas sektor antara KKP, KLHK dengan Kejaksaan serta berdasarkan keterangan ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga hal ini tidak menghalangi proses penyidikan sehingga kasus tersebut inkracht dengan pidana penjara 1 bulan, dan pidana denda Rp. 20.000.000,-
Hal diatas menunjukkan sinergitas aparat penegak hukum dalam rangka penanganan tindak pidana perikanan dibutuhkan. Koordinasi lintas sektoral merupakan kunci keberhasilan untuk penanganan terkait ikan yang dilindungi, peran serta K/L terkait kiranya dapat memberikan kontribusi untuk penanganan tindak pidana perikanan baik melalui cara persuasif atau pun represif hal ini untuk mengantisipasi ancaman peredaran ikan pari manta, hiu martil dan benih lobster yang marak terjadi di Indonesia. Oleh karenanya, dibutuhkan kesepahaman persepsi untuk mewujudkan keseragaman pola dan tindakan yang diambil oleh penyidik dalam menangani tindak pidana perikanan sehingga tujuan hukum dapat tercapai.


4 November 2019


Sherief Maronie, SH. MH.
Analis Hukum Dit. Penanganan Pelanggaran

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kesadaran & Kepatuhan Hukum

Pengertian & Kegunaan Bahasa Hukum

Pengertian & Sumber Hukum Perbankan