Review Pengadilan Perikanan dan Hakim Ad Hoc Perikanan


1.              LATAR BELAKANG
          1.1.         Tindak Pidana Perikanan sebagai Tindak Pidana Khusus
Salah satu potensi yang menjadi modal pembangunan nasional adalah kekayaan alam yang terdapat di laut Indonesia. Potensi kekayaan tersebut harus dijaga secara maksimal agar dimanfaatkan untuk masa depan pembangunan ekonomi bangsa dan tidak terjadi eksploitasi yang merugikan bangsa dan masyarakat Indonesia. Perikanan merupakan kegiatan yang kompleks dan menyeluruh, yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya perikanan dan lingkungannya mulai dari tahap  praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Berdasarkan data dari FAO pada tahun 2001, kerugian negara akibat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) di Indonesia diperkirakan sebesar ± 30 Trilyun per tahun. Untuk langkah pencegahan dan penegakan hukum dalam menjaga kekayaan sumber daya perikanan dibutuhkan proses penegakan hukum dengan metode penegakan hukum yang bersifat spesifik, baik hukum materil dan hukum formil tindak pidana perikanan (TPP). Oleh karena itu, TPP dikategorikan sebagai tindak pidana yang bersifat khusus (lex spesialis).
Pemerintah melakukan perbaikan regulasi dengan menerbitkan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai pengganti UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Sebagaimana ditetapkan dalam UU tersebut, penegakan hukum di bidang perikanan harus didukung oleh perangkat hukum yang memadai, baik dari tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Diawali dari penyidikan, dengan adanya 3 (tiga) instansi yang berwenang melakukan penyidikan (Polri, PPNS Perikanan dan TNI AL) dan proses penuntutan dengan mensyaratkan penuntut umum telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan serta pelaksanaan di pengadilan dengan adanya hukum acara tersendiri di pengadilan khusus perikanan.
1.2.         Pembentukan Pengadilan Perikanan
Landasan hukum pembentukan pengadilan perikanan diamanatkan dalam  Pasal 71 UU Perikanan yang mengatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan yang merupakan pengadilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang berada pada lingkungan peradilan umum. Untuk pertama kali pengadilan perikanan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Pengadilan Perikanan paling lambat dibentuk 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004).
Untuk persiapan pelaksanaan pembentukan pengadilan perikanan, diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor: SKB.04/MEN/2005 dan WKMA/Yud/01/SKB/XII/2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Persiapan Pembentukan Pengadilan Perikanan.
Selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penangguhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71 Ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Diterbitkannya Perpu ini sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk memberantas IUU Fishing hal ini dikarenakan dibutuhkan waktu persiapan dan pemahaman tentang kewenangan antar pengadilan negeri, serta memerlukan kesiapan sumber daya manusia, sarana, prasarana dan perangkat penunjang pelaksanaan lainnya salah satunya yaitu perekrutan Hakim Ad Hoc Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 ayat (1) UU Perikanan. Setelah melewati persiapan selama 3 (tiga) tahun, pada tanggal 5 Okotober 2007 peresmian pengadilan perikanan dilaksanakan di Medan oleh Ketua Mahkamah Agung RI.
Peningkatan kasus tindak pidana perikanan khususnya di kawasan Laut China Selatan dipandang perlu membentuk pengadilan perikanan untuk mengadili perkara tindak pidana perikanan di kawasan tersebut. Begitu juga di wilayah timur Indonesia khususnya yang berbatasan dengan negara lain. Indonesia memiliki sumber daya perikanan dan wilayah tersebut merupakan sentra perikanan nasional yang rawan terhadap tindak pidana perikanan baik yang dilakukan oleh kapal perikanan asing maupun kapal perikanan lokal.
Menindaklanjut hal tersebut, maka diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai, serta diterbitkan pula Keppres Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.
Gambar 1. Tahun Pembentukan Pengadilan Perikanan

2.              SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN PERIKANAN (HAKIM AD HOC)
2.1.         Syarat Majelis Pengadilan Perikanan
Pasal 78 UU Perikanan mengamanatkan hakim pengadilan perikanan terdiri atas Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc, dengan susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) Hakim Ad Hoc dan 1 (satu) hakim karir. Hakim karir ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung, sedangkan Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
2.2.         Jumlah Ketersediaan Hakim Ad Hoc Perikanan
Jumlah ketersediaan Hakim Ad Hoc Perikanan untuk periode tahun 2019-2020 sebagaimana terlihat pada Tabel 1. Pada tahun 2020 dan 2021, terdapat pengadilan perikanan yang tidak memenuhi syarat majelis yaitu pengadilan perikanan di PN. Ranai, Pontianak, Bitung dan Sorong. Sementara di tahun 2020, sudah tidak tersedia Hakim Ad Hoc untuk pengadilan perikanan di seluruh Indonesia.
Tabel 1. Ketersediaan Hakim Ad Hoc Perikanan Periode 2019 - 2022
NO
PENGADILAN PERIKANAN
KETERSEDIAAN HAKIM AD HOC PERIKANAN
2019
2020
2021
2022
PURNA TUGAS
AKTIF
PURNA TUGAS
AKTIF
PURNA TUGAS
AKTIF
PURNA TUGAS
AKTIF*
1
PN Jakarta Utara
-
2
-
2
-
2
2
0
2
PN Medan
-
7
4
3
-
3
3
0
3
PN Tanjung Pinang
-
7
5
2
-
2
2
0
4
PN Ranai
-
2
1
1*
-
1*
1
0
5
PN Pontianak
-
5
4
1*
-
1*
1
0
6
PN Bitung
-
2
1
1*
-
1*
1
0
7
PN Tual
-
2
-
2
-
2
2
0
8
PN Ambon
-
3
-
3
-
3
3
0
9
PN Sorong
-
1
-
1*
-
1*
1
0
10
PN Merauke
-
2
-
2
-
2
2
0
Jumlah
-
33
15
18
-
18
18
0
Keterangan : * Tidak memenuhi syarat Majelis
Sumber : Diolah oleh Direkorat Penanganan Pelanggaran sesuai Data Ditjen Badilum MA, Juni 2018
Proses rekrutmen Hakim Ad Hoc Perikanan sejak tahun 2010 dilakukan secara nasional dengan peserta seleksi yang berasal bukan saja dari peserta berlatar belakang perikanan dan kelautan, juga berasal dari personil TNI-AL dan juga profesional lainnya. Proses seleksi dilakukan bersama antara MA dengan KKP.
2.3.         Alternatif Efisiensi Ketersediaan Hakim Ad Hoc Perikanan
Mempertimbangkan kondisi ketersediaan Hakim Ad Hoc Perikanan, beberapa langkah efisiensi yang dapat dilakukan, yaitu:
2.3.1.   Pengangkatan Kembali
Sesuai Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan, pengangkatan Hakim Ad Hoc Perikanan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali atau hanya berlaku 2 (dua) periode. Ketersediaan Hakim Ad Hoc Perikanan, sebagaimana Tabel 1, telah dilakukan pengangkatan kembali untuk seluruh Hakim Ad Hoc tersebut. Pengangkatan kembali tidak dapat dilakukan untuk periode tahun 2020.
2.3.2.   Hakim Detasering
Pemanfaatan hakim detasering (hakim “terbang”) untuk para Hakim Ad Hoc Perikanan sebagai alternatif mempertimbangkan tidak meratanya sebaran Hakim Ad Hoc di pengadilan perikanan, memiliki kendala, sebagaimana disampaikan dalam diskusi panel[1], yaitu sebagai berikut:
-          peningkatan biaya operasional hakim;
-          penundaan pemeriksaan di persidangan;
-          penumpukan berkas perkara di pengadilan perikanan; dan
-          resiko keselamatan Hakim Ad Hoc.
2.3.3.   Rekrutmen
          Proses rekrutmen berlangsung sekitar 15 (lima belas) bulan, dengan tahapan pelaksanaan sebagaimana terlihat pada Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Proses Rekrutmen Hakim Ad Hoc Perikanan
Sesuai Surat Keputusan Pengangkatan Hakim Ad Hoc, masa berlaku SK adalah per Oktober 2020. Oleh karenanya, bila alternatif rekrutmen yang dipilih maka proses rekrutmen harus dilaksanakan di tahun 2019 untuk memenuhi kondisi ketersediaan Hakim Ad Hoc sesuai syarat majelis pengadilan perikanan.
3.              KINERJA PENGADILAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PERIKANAN
3.1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Perikanan di Seluruh Pengadilan Negeri
Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung dan data dari Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung Tahun 2014 – 2018, tercatat ada 2.133 perkara TPP yang disidangkan di seluruh Pengadilan Negeri (termasuk Pengadilan Perikanan) sebagaimana Grafik 1 di bawah ini.
Grafik 1. Statistik Perkara Tindak Pidana Perikanan Tahun 2014 - 2018
Sumber : Diolah oleh Direkorat Penanganan Pelanggaran sesuai Laporan Tahunan MA dan Data Ditjen Badilum MA, Januari 2019
Grafik 1 di atas menunjukkan dari tahun ke tahun perkara TPP meningkat, tren postif ditunjukkan mulai tahun 2016 sampai dengan 2018, tahun 2016 ada 86,37 % perkara yang telah diputus, tahun 2017 ada 91,47 % perkara, dan tahun 2018 ada 91,99 % perkara.
3.2.         Penanganan Perkara Tindak Pidana Perikanan di Pengadilan Perikanan
Berdasarkan data dari Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung Tahun 2016-2018, tercatat ada 800 perkara TPP yang disidangkan di pengadilan perikanan sebagaimana Grafik 2 di bawah ini.
Grafik 2. Statistik Perkara Tindak Pidana Perikanan di Pengadilan Perikanan
Tahun 2016 – 2018
Sumber : Diolah oleh Direkorat Penanganan Pelanggaran sesuai Data Ditjen Badilum MA, Januari 2019
Grafik 2 di atas jika dibandingkan dengan Grafik 1 maka menunjukkan tahun 2016 dari 587 perkara TPP yang masuk di seluruh pengadilan negeri, ada 38,67 % masuk di pengadilan perikanan. Tahun 2017 dari 692 perkara, ada 45,08 %, yag masuk ke pengadilan perikanan, dan tahun 2018 dari 587 perkara ada 44,46 % yang masuk ke pengadilan perikanan.
Selanjutnya ditunjukkan Grafik Statistik Perkara TPP berdasarkan pengadilan di tahun 2016-2018, sebagaimana Grafik 3, 4 dan 5 di bawah ini.
Grafik 3. Statistik Perkara Tindak Pidana Perikanan di Pengadilan Perikanan 
Tahun 2016
 

Sumber : Diolah oleh Direkorat Penanganan Pelanggaran sesuai Data Ditjen Badilum MA, Januari 2019

Grafik 4. Statistik Perkara Tindak Pidana Perikanan di Pengadilan Perikanan 
Tahun 2017
 

Sumber : Diolah oleh Direkorat Penanganan Pelanggaran sesuai Data Ditjen Badilum MA, Januari 2019

Grafik 5. Statistik Perkara Tindak Pidana Perikanan di Pengadilan Perikanan
Tahun 2018
Sumber : Diolah oleh Direkorat Penanganan Pelanggaran sesuai Data Ditjen Badilum MA, Januari 2019
Pada Grafik 3-5 di atas menunjukkan, PN Ranai dalam kurun waktu 3 tahun terakhir paling banyak dalam menangani perkara TPP yaitu 286 perkara, sedangkan PN Merauke paling sedikit menangani perkara dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebanyak 2 perkara TPP. Adapun sisa perkara tahun 2018 di pengadilan perikanan tercatat sebanyak 29 perkara yaitu di PN Tanjung Pinang 23 perkara, 5 di PN Pontianak, dan 1 di PN Medan, hal ini disebabkan karena perkara yang masuk pada bulan November dan Desember yang masih membutuhkan tahapan proses pada sidang pengadilan.  
           3.3.         Penanganan Perkara TPP Pada Tingkat Banding dan Kasasi 
Sesuai UU Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 71 ayat (1) menetapkan kewenangan pengadilan perikanan, sebagai berikut: Dengan Undang-Undang Ini dibentuk Pengadilan Perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan”. Adapun kewenangannya diatur dalam Pasal 71 (A) yang mengamanatkan:
“Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing”
Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa pengadilan perikanan hanya mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara TPP yang terjadi di WPP-RI.  Hal ini tentunya berbeda dibandingakan dengan pengadilan khusus lainnya[2], yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tipikor diatur tersendiri pada UU 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang pada Pasal 6 mengatur kompetensi absolut Pengadilan Tipikor yaitu:
-        tindak pidana korupsi;
-      tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
-      tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.
Selain itu pengadilan perikanan hanya berada pada pengadilan tingkat pertama, berbeda halnya dengan Pengadilan Tipikor yang ada pada tingkat pertama (Pegadilan Negeri), banding (Pengadilan Tinggi) dan kasasi (Mahkamah Agung) majelis hakimnya melibatkan Hakim Ad Hoc Tipikor. Oleh karenanya perkara TPP yang banding atau kasasi, majelis hakimnya tidak menggunakan Hakim Ad Hoc Perikanan. Adapun perkara TPP yang diajukan banding dan kasasi di pengadilan perikanan dan di luar pengadilan perikanan dapat dilihat pada Grafik 6 dan 7 di bawah ini.
Grafik 6. Statistik Perkara Tindak Pidana Perikanan Banding dan Kasasi di Pengadilan Perikanan Tahun 2016 - 2018

Sumber : Diolah oleh Direkorat Penanganan Pelanggaran sesuai Data Ditjen Badilum MA, Januari 2019

Grafik 6 di atas menunjukkan, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dari 676 perkara TPP yang telah diputus di pengadilan perikanan, terdapat 29,73% perkara yang diajukan banding. Selanjutnya dari 201 perkara yang telah diputus pada tingkat banding, ada 93 (46,26%) perkara diajukan kasasi. 
Grafik 7. Statistik Perkara Tindak Pidana Perikanan Banding dan Kasasi di Luar Pengadilan Perikanan Tahun 2016 - 2018

Sumber : Diolah oleh Direkorat Penanganan Pelanggaran sesuai Data Ditjen Badilum MA, Januari 2019
Grafik 7 di atas menunjukkan, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dari 1.004 perkara TPP yang telah diputus di luar pengadilan perikanan, terdapat 11,75% perkara yang diajukan banding. Selanjutnya dari 118 perkara yang telah diputus pada tingkat banding, ada 80 (67,79%) perkara diajukan kasasi. 
           3.4.         Penanganan Perkara TPP di Luar Pengadilan Perikanan
Berdasarkan data dari Badilum MA Tahun 2016-2018, tercatat ada 1.066 perkara TPP yang disidangkan di luar pengadilan perikanan sebagaimana Grafik 8 di bawah ini.
Grafik 8. Statistik Perkara Tindak Pidana Perikanan diLuar Pengadilan Perikanan Tahun 2016 - 2018

Sumber : Diolah oleh Direkorat Penanganan Pelanggaran sesuai Data Ditjen Badilum MA, Januari 2019
Grafik 8 di atas jika dibandingkan dengan Grafik 1 maka menunjukkan persentase penanganan perkara TPP di luar pengadilan perikanan lebih banyak dibandingkan di pengadilan perikanan. Tahun 2016 dari 587 perkara yang masuk di seluruh pengadilan negeri, ada 61,32 % masuk di luar pengadilan perikanan, tahun 2017 dari 692 perkara TPP ada 54,91 %, dan tahun 2018 dari 587 perkara TPP ada 55,53 %. Hal ini merupakan suatu kewajaran karena pengadilan perikanan hanya tersebar di 10 pengadilan negeri dari 352 pengadilan negeri di seluruh Indonesia.
Sebaran perkara TPP yang disidangkan di luar pengadilan perikanan tahun 2016 tercatat 91 pengadilan negeri, tahun 2017 ada 79 pengadilan negeri, dan tahun 2018 ada 76 pengadilan negeri. Adapun pengadilan negeri di luar pengadilan perikanan yang terbanyak menyidangkan perkara TPP dalam kurun waktu tahun 2016-2018 dapat dilihat pada Grafik 9 di bawah ini.

Grafik 9. Statistik Pengadilan Negeri di Luar Pengadilan Perikanan yang Terbanyak Menyidangkan Perkara Tindak Pidana Perikanan Tahun 2016-2018
Sumber : Diolah oleh Direkorat Penanganan Pelanggaran sesuai Data Ditjen Badilum MA, Januari 2019

Grafik 9 di atas menunjukkan, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Pengadilan Negeri Tangerang paling banyak menerima perkara TPP sebanyak 61 perkara, Pengadilan Negeri Mataram 40 perkara, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 36 perkara, Pengadilan Negeri Pangkajene dan Pengadilan Negeri Tarakan ada 34 perkara.
3.5.      Kasus TPP yang Ditangani di Luar Pengadilan Perikanan Terkait Penggunaan Pendekatan Multi Rezim Hukum
Sesuai dengan amanat KUHAP, pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk semua tindak pidana, temasuk pula untuk tindak pidana perikanan. Pada Ketentuan Peralihan Pasal 106 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ditetapkan bahwa pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara di bidang perikanan, yaitu sebagai berikut:
 “Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang”.
Berdasarkan hasil penelusuran di SIPP, umumnya perkara-perkara perikanan yang diperiksa di luar pengadilan perikanan hanya memutuskan terkait tindak pidana perikanan. Meskipun dari hasil penyidikan ditemukan indikasi adanya tindak pidana lainnya, tetapi pendekatan multi rezim hukum belum ditindak lanjuti.
Beberapa kasus TPP yang diduga terindikasi pelanggaran tindak pidana lainnya, namun hanya diputus untuk perkara TPP di luar pengadilan perikanan, diantaranya yaitu :
1.      Kasus Silver Sea 2 diduga melakukan tindak pidana lainnya, sebagai berikut:
-        Menggunakan ABK dan Nahkoda Asing sebanyak 100 %.
-        Memalsukan dokumen pelayaran.
-        Melakukan ekspor dan impor barang di luar wilayah Kepabeanan.
-        Kapal perikanannya (Mabiru Grup) tidak melaporkan SPT Tahunan tahun 2012, 2013,2014 dan 2015.
          2.      Kasus Fu Yuan Yu 831 diduga melakukan tindak pidana lainnya yaitu adanya 
                pelanggaran tindak pelayaran terkait dokumen kapal dan penggunaan ABK Asing,  
                tapi tidak dilakukan penyidikan.
          3.      Kasus STS 50 diduga melakukan tindak pidana lainnya yaitu pemalsuan dokumen 
                pelayaran.
           2.               PENUTUP
Tindak pidana perikanan merupakan tindak pidana khusus, sebagai tindak lanjut tersebut UU Perikanan pada Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 78 mengamanatkan pembentukan Pengadilan Perikanan dan adanya Hakim Ad Hoc Perikanan. Mengingat saat ini hakim ad hoc perikanan yang berjumlah 33 orang akan memasuki purna tugas pada tahun 2020 dan 2022, maka untuk melaksanakan amanat UU Perikanan perlu segera dilakukan rekrutmen Hakim Ad Hoc Perikanan tahun 2019.
Eksistensi pengadilan perikanan yang telah ada selama 12 (dua belas) tahun telah memberikan hal yang positif dalam pemberantasan tindak pidana perikanan, hal ini berdasarkan jumlah putusan dalam perkara tindak pidana perikanan. Tetapi perangkat pengadilan perikanan masih perlu mendapat dukungan dalam hal perekrutan Hakim Ad Hoc Perikanan, memberlakukan hukum acara pemeriksaan singkat dengan argumen kasusnya sederhana dan pembuktian serta penerapan hukumnya mudah, dan pembatasan waktu proses pemeriksaan yang lebih lama daripada yang ada saat ini.
Sebaiknya, pengadilan perikanan diatur dalam UU tersendiri seperti UU Pengadilan Tipikor, sehingga memiliki kewenangan yang mutlak, memiliki Hakim Ad Hoc disetiap tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Selain itu diberikan juga kewenangan untuk mengadili TPPU (multi rezim hukum).
Pengadilan perikanan di daerah-daerah yang rawan pelanggaran TPP perlu dibentuk sehingga perkara TPP dapat ditangani dengan perspektif bidang perikanan secara menyeluruh, dimana Hakim Ad Hoc Perikanan terlibat didalam proses peradilan. Selain itu,  memudahkan penyidik dan penuntut umum menghadapi kendala, diantaranya faktor keamanan dan pembiayaan.
Dalam hal peningkatan dan pemenuhan SDM Hakim Ad Hoc Perikanan, diperlukan kegiatan Refreshing Coach Hakim Perikanan dan Temu Teknis Aparat Penegak Hukum Perikanan, serta pertemuan melalui Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan guna peningkatan koordinasi dan kerjasama.

* Arikel ini sebagai penyempurnaan artikel "Pengadilan Perikanan Sebagai Elemen Pendukung Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan" (http://zriefmaronie.blogspot.com/2017/10/pengadilan-perikanan-elemen-pendukung.html)

Jakarta, 23 Januari 2019


Sherief Maronie, SH. MH.
Analis Hukum pada Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, KKP




Ratih Seftiariski, ST. MM.
Kasi Kerma Gakkum Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, KKP


















[1] Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Tingkat Pusat, bulan Oktober tahun 2017.
[2] Pengadilan Khusus di lingkup Peradilan Umum ada 6 yaitu: Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Anak. Keempat pengadilan ini di terkait tindak pidana, sedangkan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial terkait gugatan perdata.

Komentar

Lina Tan mengatakan…
Ayo Kakak Semuanya,
Yuk iseng bermain game untuk mendapatkan uang tambahan setiap harinya Hanya di HobiQQ.
Modal Kecil Dapat Puluhan Juta ^^
Bareng aku dan teman-temanku yang cantik-cantik loh !
Info Situs HobiQQ :
BBM : DD09567B
WA : +6281262400720
LINE : hobi-qq
Facebook : Lina Tan


Kunjungi Juga :
Hobiqq
Agen Bandarq
Agen Bandarq Online
Agen Dominoqq
Agen Domino99
Agen Poker Terbaik
Situs Bandarq Online
Judi Online Terbesar
HobiQQ
Rumus Bandarq
Rumus Bermain Judi Online
Trik Bermain Bandarq
Artikel Unik dan Menarik
Rumus Bandarq Online
Hobi Membaca
Mixtape Breakbeat Terlengkap
Artikel Menarik
Cerita Dewasa Terlengkap

Postingan populer dari blog ini

Kesadaran & Kepatuhan Hukum

Pengertian & Kegunaan Bahasa Hukum

Pengertian & Sumber Hukum Perbankan