Kredit & Jaminan Bank

A. Pengertian Kredit

Dalam Pasal 1 butir 11 UU Bank Indonesia dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian diatas menujukkan bahwa prestasi yang dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Unsur-unsur kredit terdiri atas :

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Tenggang Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. Degre of Risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh manusia untuk menerobos masa depan itu, masih terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur risiko maka timbullah jaminan dala pemberian kredit.
4. Prestasi atau objek kredot tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.

Jenis-Jenis Kredit

Bahwa berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun pendirian proyek baru. Misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai tersebut.
2. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam waktu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak yang bersangkutan. Dapat juga dikatakan bahwa kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja, dan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari.
3. Kredit Konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau jangka panjang yang diberikan kepada debitur untuk mebiayai brang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitor yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, kredit konsumsi merupakan kredit perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk kredit pemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang konsumsi barang tahan lama lainnya.

Jaminan dan Agunan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 (1) Surat Keputusan Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Pemberian Jaminan Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan dbitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan Pasal 1 butir 23 yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Macam-macam Jaminan :

1. Jaminan Perorangan, adalah jaminan pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitor. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa jaminan perseorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitor). Ia bahkan dapat diadakan di luar pengetahuan si berutang tersebut.

Dalam jaminan perorangan selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban si berutang yang dijamin pemenuhan seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) bisa disita dan dilelang menurut ketentuan-ketentuan pelaksaan eksekusi pengadilan.

2. Jaminan Kebendaan¸ suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditor terhadap debitornya atau antara kreditor dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitor.

Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan debitornya, tetapi dapat juga diadakan antara kreditor dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban –kewajiban dari si debitor.

Kredit Bermasalah

Bank dalam setiap perjanjian kredit selaku kreditor percaya bahwa setiap debitor memiliki kemampuan memenuhi kewajibannya untuk melunasi segala hutang yang telah disepakati antara bank dengan debitor. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak seperti yang diharapkan sebelumnya. Berbagai macam faktor di luar perhitungan atau jangkauan perkiraan dapat terjadi, sekalipun telah dilakukan analisis mendalam dan penuh kehati-hatian melalui verifikasi dan analisis kredit yang baik.

Timbulnya risiko yang tidak diharapkan ini menandakan bahwa kredit bermasalah tersebut adalah bagian dari kehidupan bisnis perbankan. Kredit bermasalah seringkali dipersamakan dengan kredit macet, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran. Penyelesaian kredit  macet kemudian diserahkan kepada Pengadilan/KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) atau diajukan tuntutan kepada Perusahaan Asuransi Kredit.

Dengan demikian, kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum tentu atau tidak seluruhnya merupakan kredit macet. Dalam pada  itu, penyebab timbulnya kredit bermasalah sendiri menurut Soedrajad Djiwandono dapat disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor Internal antara lain disebabkan oleh kebijakan perkreditan yang kurang menunjang, kelemahan sistem dan prosedur penilaian kredit, pemberian dan pengawasan kredit yang menyimpang dari prosedur, itikad yang kurang baik dari pemilik, pengurus, dan pegawai bank. Sedangkan faktor eksternal antara lain disebabkan oleh lingkungan usaha debitor, musibah atau kegagalan usaha, persaingan antar bank yang tidak sehat.

Sehubungan dengan upaya penyelesaian kredit yang bermasalah sebagaimana dimaksudkan terdahulu, Retnowulan Sutantio mengemukakan bahwa baik kredit bermasalah maupun kredit macet tersebut diukur dari kolektibilitas kredit yang bersangkutan artinya kapan suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet dapat dilihat dari kolektibilitasnya.

Kedudukan bank sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang kredit berpengaruh besar terhadap lancar tidaknya arus lalu lintas pembayaran yang diperlukan dalam peningkatan pembangunan bidang ekonomi Indonesia. Sebagai lembaga keuangan yang melepaskan uangnya kepada masyarakat tentu bank berharap untuk dapat memperoleh keuntungan berupa bunga yang dibebankan pada saat perjanjian kredit terjadi.

Harapan itu baru akan terwujud dan menjadi kenyataan, apabila bank bertindak hati-hati, terutama dalam menentukan siapa yang patut diberi kredit dan berapa besar kredit yang diberikan, setelah mengetahui jaminannya.

Bank senantiasa menjaga bahwa perjanjian yang dibuat dengan debitor itu tidak cacat menurut hukum serta memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Apabila bank sejak dini sudah bertindak hati-hati, dapatlah diharapkan bahwa kredit yang diberikan oleh pihak kreditor kepada debitor terjamin pengembaliannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Bila hal ini terjadi maka tujuan memperoleh profit akan tercapai sehingga segala sesuatu terlaksana sesuai yang diharapkan.

Bank dalam menyalurkan kreditnya selalu menerapkan prinsip 5 C, yang dimaksud dengan 5 C itu adalah :

1. Character adalah kepribadian, moral, kejujuran calon debitor selalu harus diteliti seksama terutama dalam menghadapi debitor yang baru. Hal-hal yang perlu diteliti adalah sifat pribadi yang meliputi cara hidup, keadaan keluarga, riwayat dan nama baik calon debitor di masyarakat.
2. Capacity adalah kemampuan debitor dalam mengendalikan dan mengembangkan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan kredit yang bakal diterimanya. Hal ini terkait dengan latar belakang pendidikan, pengalaman dan keadaan usahanya pada waktu permohonan kredit diajukan.
3. Capital adalah suatu modal yang dimiliki debitor pada waktu permohonan kredit diajukan. Keadaan perusahaan yang dikelolanya harus dinilai dengan cermat sebelum permohonan dikabulkan seluruhnya, sebagian atau ditolak sama sekali.
4. Colleteral adalah agunan atau jaminan berupa benda yang diberikan oleh calon debitor. Dengan jaminan ini maka bank akan lebih terjamin bahwa kredit yang diberikannya akan dapat diterima kembali pada waktu yang ditentukan.
5. Condition adalah keadaan ekonomi pada umumnya, keadaan ekonomi nasional dan keadaan ekonomi calon debitor. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui kedudukannya.

Sekalipun prinsip 5 C sebagaimana terurai di atas telah diterapkan, bukan berarti bahwa perjanjian kredit tersebut akan berlangsung sebagaimana diharapkan. Dalam praktek tidak jarang para debitor yang telah memperoleh kredit dalam jumlah besar bahkan menggunakan sindikasi-sindikasi bank, timbul itikad buruk untuk menghindari pembayaran kewajibannya.

Tipologi kredit bermasalah sebagaimana tergambar dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/147/Kep/Dir tanggal 12 November 1998, tentang Kualitas Kredit, yang menunjukkan unsur-unsur kredit bermasalah sebagai berikut:

1. Kurang Lancar

• - terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari;
• - terdapat ceruka/overdraft yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
• - hubungan debitor dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitor tidak dapat dipercaya;
• - dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
• - pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit;
• - perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

2. Diragukan

• - terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau  bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari;
• -  terjadi overdraft yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
• - hubungan debitor dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitor tidak dapat dipercaya;
• - dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
• - pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pokok;

3. Macet

• - terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau  bunga yang telah melampaui 270 hari;
• - dokumentasi kredit kurang lengkap dan/atau pengikatan agunan tidak ada;

Penyelamatan Kredit

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit macet adalah :

a.  Upaya penyelamatan kredit

Yang dimaksud dengan upaya bank untuk menyelamatkan kredit adalah upaya bank untuk melancarkan kembali kredit  yang sudah tergolong dalam kredit kurang lancar ”diragukan” untuk kembali menjadi ”kredit lancar” sehingga debitor kembali mempunyai kemampuan untuk membyar kembali, utangnya kepada bank disertai dengan biaya dan bunga.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPP tanggal 29 Mei 1993 secara operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu :

1. Penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (grace priod), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.

2. Persyaratan kembali  (reconditioning)  yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan

3. penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan/atau konvensi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam  kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

1. penurunan suku bunga Kredit;
2. perpanjangan jangka waktu Kredit;
3. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
4. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
5. penambahan fasilitas Kredit; dan atau
6. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

b. Penagihan kredit

Dalam menghadapi kredit bermasalah maka pihak bank akan melakukan upaya-upaya penyelamatan kredit sebagaimana telah diuraikan di atas agar kredit bermasalah tersebut kembali menjadi lancar.

Apabila upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank ternyata gagal, maka pada akhirnya kredit yang bersangkutan menjadi kredit macet. Setelah kredit dinyatatakan menjadi macet oleh bank, maka tindakan yang dapat dilakukan bank adalah melakukan tindakan penyelesaian atau penagihan kredit tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan penyelesaian atau penagihan kredit macet adalah upaya bank untuk memperoleh kembali pembayaran dari debitor atas kredit bank yang telah menjadi macet.

Untuk melakukan penyelesaian atau penagihan atas kredit yang sudah pada tahap kualitas macet tersebut, maka dalam menangani kredit macet tersebut ditekankan melalui beberapa upaya yang lebig bersifat kelembagaan hukum yaitu di antaranya :

1. eksekusi grosse akta pengakuan hutang dan barang jaminan;
2. eksekusi  grosse akta hipotik/sertifikat hak tanggungan;
3. bagi bank pemerintah melalui penyerahan penagihan piutang negara kepada BUPLN;
4. melalui badan peradilan;
5. melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa;
6. melalui lembaga paksa badan

S. Maronie

sebagai bahan kuliah Hukum Perbankan